MAKASSAR , LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar di Jalan Rutan, Gunung Sari, Kota Makassar, Jumat (30/10) kemarin.

Dalam sidak tersebut, Meity tidak hanya meninjau kondisi blok tahanan dan fasilitas pelayanan, tetapi juga menyoroti menu makanan yang disajikan kepada warga binaan.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah lauk ikan asin yang menurut pengakuan warga binaan disajikan hingga lima kali dalam sepekan saat melakukan komunikasi langsung dengan beberapa warga binaan yang sedang memotong Ikan asin.

Saat mengunjungi dapur Rutan, Meity meminta keterangan kepada sejumlah warga binaan yang sedang menyiapkan makan siang. Dari percakapan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa ikan asin menjadi salah satu menu yang hampir selalu disajikan.

“Ikan asin enak dan menaikkan selera makan, tapi jangan setiap hari juga,” ujar Meity di sela-sela sidak.

Ia meminta Kepala Rutan Kelas I Makassar memperhatikan variasi menu makanan agar kebutuhan gizi warga binaan tetap terpenuhi.

Selain meninjau dapur, Meity juga mengunjungi Blok I yang dihuni tahanan dan narapidana kasus narkoba. Peninjauan dilanjutkan ke ruang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), blok perempuan, serta ruang tahanan penyandang disabilitas.

Dalam kunjungan tersebut, Meity didampingi Kepala Rutan Kelas I Makassar, Yohanes Dias Sanyoto. Ia turut menyoroti kondisi kebersihan dan sanitasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Meity juga memeriksa sejumlah fasilitas, mulai dari klinik, ruang panggilan telepon dan video, hingga fasilitas lainnya yang digunakan warga binaan.

Sidak tersebut sekaligus dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dan penyimpangan pelayanan di Rutan Makassar.

Beberapa aduan yang diterimanya berkaitan dengan dugaan jual beli fasilitas kamar, barang yang masuk ke dalam Rutan, penyalahgunaan telepon seluler hingga layanan makanan.

“Aduannya, ada beberapa yang mendesak saya juga terkait dengan penjualan kamar, kemudian terkait dengan barang masuk, jual beli, katering di dalam, kemudian terkait juga handphone dan penyalahgunaan handphone. Itu yang sudah masuk catatan saya,” ungkapnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan tersebut mengatakan dirinya sengaja datang langsung untuk memastikan informasi yang diterima sekaligus meminta penjelasan dari pihak pengelola Rutan.

“Karena itu, saya datang ke sini untuk meminta keterangan secara langsung dari kepala Rutan agar sumber informasinya berimbang. Sejauh ini, dari keterangan warga binaan, tidak ada. Tapi saya akan tetap mendalami dan akan meneruskan ke pusat,” jelas Meity.

Ia juga menyebut adanya laporan dugaan pungutan dengan nominal tertentu, yakni Rp200 ribu dan Rp500 ribu yang dikaitkan dengan sejumlah fasilitas serta penggunaan telepon seluler.

“Yang diadukan, kalau ada yang Rp200 ribu, kemudian juga handphone Rp500 ribu. Ini jadi bahan evaluasi dulu. Kita juga tidak bisa mencerna atau 100 persen mengiyakan selama belum melihat kejadian yang sebenarnya,” tegasnya.

Meity berharap pengelolaan Rutan Makassar berjalan sesuai aturan dan tidak terdapat praktik yang dapat merugikan hak-hak warga binaan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Makassar, Yohanes Dias Sanyoto, membantah adanya dugaan pungli maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Rutan yang dipimpinnya.

Yohanes menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalani pemeriksaan oleh inspektorat kementerian terkait persoalan tersebut dan menyatakan tidak ditemukan adanya masalah.

Terkait layanan makanan, Yohanes mengakui pihak Rutan bekerja sama dengan koperasi untuk menyediakan makanan alternatif yang dijual kepada warga binaan. Namun, ia menegaskan pembelian makanan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan.

Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pelayanan pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi, mulai dari fasilitas hunian, kebersihan, hingga penyediaan makanan yang layak dan bergizi.(*)