MAKASSAR, LINGKARNEWS.CO.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Sufriadi Arif, membuka ruang dialog bersama mahasiswa yang menggelar aksi damai bertema “Darurat Udara Bersih: Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional” di depan Gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/10/2026).

Aksi yang melibatkan masyarakat dan sejumlah aliansi mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Para peserta aksi mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dinilai tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian.

Sufriadi Arif mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

Menurutnya, DPRD merupakan rumah rakyat yang terbuka bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Adik-adik semua hari ini berada di rumah rakyat. Ini merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Ketika ada kebijakan pemerintah atau persoalan yang menurut adik-adik perlu diperjuangkan, maka ruang parlemen bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikannya,” ujar Sufriadi.

Ia menegaskan akan mendorong agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa diteruskan kepada instansi terkait sehingga mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Sufriadi menyebutkan terdapat sembilan poin aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ia berkomitmen memastikan seluruh aspirasi itu diteruskan kepada pihak terkait.

“Sembilan poin yang disampaikan ini mewakili aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Saya akan memastikan aspirasi ini diteruskan kepada instansi terkait agar menjadi perhatian,” tegasnya.

Selain menerima aspirasi, Sufriadi juga membuka ruang dialog melalui forum resmi agar tuntutan mahasiswa dapat dibahas secara langsung. Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan untuk mendorong tindak lanjut yang konkret melalui mekanisme kelembagaan.

Aksi damai ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak karhutla, khususnya terkait kualitas udara dan kesehatan publik.

Para peserta berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata dalam menangani karhutla, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional sebagaimana tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.(*)