JAKARTA, LINGKARNEWS CO.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menyampaikan langsung sembilan aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke DPR RI, Jakarta. Senin (26/10).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut meneruskan aspirasi mahasiswa sebagai tindak lanjut atas tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dampak karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, BEM UNM menggelar aksi bertajuk “Darurat Udara Bersih: Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional” di Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan bencana, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Sufriadi mengatakan, aspirasi mahasiswa telah disampaikan ke DPR RI. Selanjutnya, tuntutan tersebut akan mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku.

“Alhamdulillah, aspirasi telah disampaikan. Selanjutnya, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Mohon doa semua, semoga ikhtiar ini berjalan lancar dan membuahkan hasil,” ujar Sufriadi.

Adapun sembilan aspirasi mahasiswa BEM UNM terkait penanganan karhutla meliputi:

1. Mendesak pemerintah pusat mempercepat penanganan dan penanggulangan karhutla.
2. Meminta aparat penegak hukum memberantas korupsi dana penanggulangan bencana.
3. Mempertegas pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026.
4. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
5. Mendorong transparansi alokasi dan penggunaan anggaran penanganan karhutla.
6. Meminta penyediaan peralatan mitigasi bencana di wilayah yang berpotensi terdampak.
7. Menjamin ketersediaan tabung oksigen, alat bantu pernapasan, dan masker bagi kelompok rentan.
8. Mendesak pemerintah menindaklanjuti dan menangani kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dampak karhutla.
9. Meminta pemerintah memulihkan ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan.

Sembilan aspirasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari percepatan penanganan bencana, transparansi anggaran, penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan.

Sufriadi berharap, aspirasi yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga berharap upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan bersama antara mahasiswa, masyarakat, dan wakil rakyat untuk mendorong penanganan karhutla secara lebih efektif.

Selain penanganan darurat, mahasiswa juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan dan pemulihan lingkungan agar dampak kebakaran hutan dan lahan tidak terus mengancam kesehatan serta kehidupan masyarakat.(*)