MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan meminta aparat penegak hukum (APH) turun memeriksa proyek Bendungan Lalengrie di Desa Ujung Lamuru, Kabupaten Bone, yang hingga kini belum berfungsi meski masih menyisakan utang kepada pihak pelaksana.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Muhammad Sadar, saat rapat bersama dinas terkait. Ia mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang atas pekerjaan pemeliharaan elektrikal bendungan kepada PT Absal Putra Utama sebesar Rp211.569.703.

Muhammad Sadar mempertanyakan alasan pemerintah masih memiliki kewajiban pembayaran, sementara hasil pekerjaan di lapangan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kenapa kita masih punya utang, sementara hasil di lapangan tidak bisa difungsikan? Bendungan ini dibangun untuk kepentingan petani. Seharusnya mampu mengaliri sawah sesuai target, tetapi sampai sekarang belum terpenuhi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi D telah melakukan kunjungan lapangan pada 2025 dan berulang kali meminta penjelasan dari dinas terkait. Namun, hingga kini bendungan tersebut belum berfungsi maksimal dan bahkan kembali diusulkan mendapat alokasi anggaran pada 2026.

Menurutnya, kondisi itu sangat merugikan masyarakat karena lahan warga telah digunakan untuk pembangunan bendungan, tetapi manfaatnya belum dirasakan, khususnya untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian.

Atas kondisi tersebut, Komisi D merekomendasikan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap proyek Bendungan Lalengrie guna mengetahui penyebab proyek belum berfungsi optimal meski telah menyerap anggaran dan masih menyisakan utang.

“Ini bukan soal menghentikan proyek, tetapi harus menjadi temuan. APH perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dan bendungan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Muhammad Sadar.(*)