JAKARTA, LINGKARNEWS CO.ID — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mempertanyakan objektivitas hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Ia menyoroti penilaian terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang masuk dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Idrus menegaskan, survei publik merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk mengukur persepsi dan kepuasan masyarakat. Namun, menurut dia, pelaksanaannya harus mengedepankan metodologi yang jelas, integritas, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.

Ia mengingatkan agar survei tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi dan justru berubah menjadi sarana pembentukan opini yang menyesatkan.

“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.

Idrus juga menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara angka hasil survei, penalaran, dan fakta di lapangan.

“Angka di atas nalar dan bertentangan dengan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan realitas,” tegas Idrus.

Menurut dia, penilaian terhadap kinerja Bahlil semestinya tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.

Ia menilai masyarakat tidak hanya menyaksikan kebijakan yang dijalankan Bahlil, tetapi juga merasakan dampak dari berbagai program dan langkah Kementerian ESDM.

“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Idrus.

Ia pun mempertanyakan indikator yang digunakan CELIOS dalam menyusun penilaian terhadap Bahlil.

“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.

Idrus bahkan mempertanyakan apakah penilaian tersebut benar-benar didasarkan pada hasil survei atau dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan didukung metodologi yang transparan.

“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.

Soroti Capaian Sektor Energi

Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159. Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.

Di sisi lain, data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal. Produksi minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target 605.000 barel per hari.

Meski demikian, capaian tersebut perlu dilihat bersama indikator lain, seperti keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan dampak kebijakan bagi masyarakat.

Idrus mengatakan perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah semestinya menjadi ruang evaluasi yang sehat. Karena itu, metodologi survei dan indikator penilaian perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dasar kesimpulannya.

“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tegas Idrus.(*)