MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur, menilai alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat minim dan belum sebanding dengan tingginya potensi bencana di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi E Lantai 2, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026), dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pembahasan tersebut, Fauzan mengungkapkan BPBD Sulsel hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp1,92 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 persen digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional perkantoran, sehingga anggaran yang tersedia untuk program penanggulangan bencana menjadi sangat terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Padahal, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang kerap dilanda berbagai bencana alam.

“Kalau menurut pandangan kami, penanggulangan bencana belum menjadi perhatian khusus. Dengan banyaknya bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, anggaran sebesar Rp1,92 miliar tentu sangat jauh dari kata mencukupi,” kata Fauzan.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada kemampuan BPBD dalam menjalankan tugas di lapangan. Bahkan, belanja operasi untuk penyediaan peralatan kesiapsiagaan bencana hanya mencapai sekitar 16,30 persen, sehingga dinilai belum memadai untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan bencana.

Fauzan menilai kondisi itu menjadi salah satu penyebab BPBD tidak dapat hadir secara maksimal pada setiap kejadian bencana di daerah karena keterbatasan dukungan anggaran.

Karena itu, ia meminta Gubernur Sulawesi Selatan memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan BPBD, baik melalui penambahan anggaran maupun peningkatan program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

“Perlu perhatian besar dari Bapak Gubernur untuk memperkuat penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi hingga kesiapsiagaan. Jangan sampai keterbatasan anggaran menghambat pelayanan kepada masyarakat saat terjadi bencana,” tegasnya.(*)