PINRANG, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Muhtadin, melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Selasa, 13 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, kebutuhan pembangunan, hingga persoalan lain yang berkaitan dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Muhtadin menegaskan bahwa pengawasan APBD merupakan bagian penting dari tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Anggaran bukan sekadar angka yang disusun di atas kertas. Di dalamnya ada hak rakyat, ada kepentingan banyak orang, dan ada tanggung jawab yang harus ditunaikan,” ujar Muhtadin yang juga anggota fraksi Demokrat.

Menurutnya, pembangunan daerah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan pengawasan menjadi masukan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang direncanakan pemerintah bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas, tetapi belum menjawab kebutuhan warga di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan APBD tidak hanya berfokus pada besaran anggaran maupun jumlah program yang direncanakan, tetapi juga pada pelaksanaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Muhtadin, kebutuhan warga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan demikian, program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan pengawasan APBD di Madimeng, Muhtadin berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pengawalan pembangunan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.(*)