MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menyoroti belum rampungnya proyek rehabilitasi Mess Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan aset daerah yang berada di lokasi strategis tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan tersebut disampaikan Kadir Halid usai rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Kamis (9/7/2026).

Kadir mengatakan, proyek rehabilitasi Mess Pemprov Sulsel di Bali telah dianggarkan dan dikerjakan selama tiga tahun, namun hingga kini belum juga selesai. Padahal, sebelum direhabilitasi bangunan tersebut masih dapat dimanfaatkan dan disewakan.

“Mess Pemprov di Bali ini sudah tiga tahun dianggarkan dan dikerjakan, tetapi sampai sekarang belum selesai. Padahal lokasinya sangat strategis dan berpotensi menghasilkan PAD. Informasi yang kami terima, sebelum direnovasi kondisinya justru lebih baik daripada sekarang,” ujar Kadir Halid.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena selama proses rehabilitasi aset tersebut tidak dapat difungsikan sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan.

Atas temuan itu, Komisi D DPRD Sulsel merekomendasikan agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengaudit sekaligus menindaklanjuti proyek rehabilitasi Mess Pemprov Sulsel di Bali.

“Kami merekomendasikan agar temuan ini diproses oleh APH. Selama tiga tahun aset ini tidak bisa dimanfaatkan sehingga daerah kehilangan potensi PAD. Karena itu, kami meminta dilakukan audit agar persoalan ini menjadi terang dan ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Kadir.

Senada Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan antara anggaran yang telah digunakan dengan kondisi fisik bangunan di lapangan. Legislator PKS itu meminta APH melakukan audit untuk memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.(*)