JAKARTA, LINGKARNEWS CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan kritik dari internal koalisi pemerintahan harus menjadi instrumen koreksi untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan justru melemahkan soliditas partai-partai pendukung pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Idrus merespons sorotan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal menjawab persoalan masyarakat.

Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Menurut Idrus, kritik di dalam koalisi merupakan hal yang wajar selama disampaikan dengan niat tulus, penilaian objektif, faktual, jujur, dan berkeadilan. Kritik harus berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan serta keberhasilan agenda Presiden Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan rumah besar bersama yang harus dirawat dan dibangun melalui semangat kebersamaan.

“Kita adalah satu keluarga besar yang harus saling mengingatkan, saling mengkritisi, saling memperkuat, dan saling membesarkan untuk merawat bangsa ini,” tegas Idrus.

Ia menambahkan, kritik yang disampaikan dengan niat baik justru dapat memperkuat hubungan antarpihak dalam koalisi Merah Putih.

“Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif, faktual, jujur, dan berkeadilan untuk memperkuat Koalisi Merah Putih bagi suksesnya pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu semakin solid,” kata Idrus.

Idrus menekankan, kritik tidak semestinya dipahami sebagai ancaman terhadap kebersamaan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk mengingatkan sesama anggota koalisi agar terus memperbaiki kekurangan dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo terlaksana dengan baik.

Idrus Ingatkan Pentingnya Objektivitas dan Pendekatan Holistik

Idrus mengatakan, para elite dan tokoh yang berada dalam koalisi pemerintahan pada dasarnya telah saling mengenal, termasuk rekam jejak dan karakter masing-masing.

Ia mencontohkan hubungan Kamrussamad dengan Bahlil Lahadalia yang telah terjalin sejak aktif di organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Idrus juga menyebut dirinya mengenal Kamrussamad sejak sama-sama berkiprah di KNPI. Saat itu, Idrus menjabat Ketua Umum DPP KNPI, sedangkan Kamrussamad menjadi bagian dari kepemimpinan organisasi tersebut.

Menurut Idrus, hubungan yang telah terjalin lama semestinya membuat setiap pihak lebih memahami konteks dan latar belakang satu sama lain.

Karena itu, ia berharap kritik tidak berhenti pada penilaian terhadap individu, tetapi juga mempertimbangkan konteks kebijakan, proses koordinasi antarkementerian, serta berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Dengan nada bercanda, Idrus mempertanyakan mengapa sorotan Kamrussamad secara spesifik menyebut tiga menteri Golkar, sementara kementerian lain yang juga berkaitan dengan pelayanan publik tidak disebutkan secara langsung.

Ia mengingatkan bahwa kritik yang tidak disampaikan secara objektif dan menyeluruh justru berpotensi merugikan pihak yang menyampaikannya.

“Apabila kritik itu tidak disertai niat tulus, tidak objektif, tidak komprehensif atau holistik, tidak terintegrasi, dan tidak berkeadilan, maka boleh jadi kritik itu justru mendegradasi pengkritik itu sendiri,” ujarnya.

Idrus menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti menolak evaluasi. Ia justru mengingatkan pentingnya keseimbangan antara mengoreksi pihak lain dan melakukan introspeksi terhadap diri sendiri.

Golkar Tak Goyah Dukung Presiden Prabowo

Idrus menegaskan, dinamika kritik tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta seluruh kader Golkar menjadikan kritik sebagai pemacu untuk bekerja lebih proaktif dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta berlandaskan Pancasila.

Idrus juga mengutip arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa berbagai tantangan dan kritik tidak boleh mengurangi dukungan partai terhadap pemerintahan Prabowo.

“Apapun tantangan, apapun kritikannya, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan, harus memacu dan memicu kita untuk berbuat lebih proaktif memastikan sukses periode pertama sebagai eskalator sukses kepemimpinan Prabowo periode kedua,” kata Idrus menirukan pesan Bahlil.

Ia turut menyinggung komunikasi yang intensif antara Bahlil dan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan.

Menurut Idrus, salah satu momentum yang memperlihatkan hal tersebut adalah peluncuran buku bertajuk 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia, ketika Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap kinerja Bahlil.

Idrus menambahkan, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga menjadi kepentingan strategis Golkar untuk menjaga kesinambungan dukungan politik pada periode berikutnya, yakni 2029–2034.

Bahlil dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan

Sebelumnya, Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), pemberantasan judi daring dan pinjaman daring ilegal, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kamrussamad menilai persoalan pelayanan publik yang berlarut-larut berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi dan memengaruhi kepercayaan investor.

Sorotan serupa sebelumnya disampaikan Kamrussamad dalam diskusi mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Ia meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan publik, khususnya pasokan listrik dan BBM, agar tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah.

Menanggapi dinamika tersebut, Idrus menilai keluarga besar Koalisi Merah Putih harus mampu merawat ruang koreksi tanpa kehilangan semangat kebersamaan.

Ia menekankan bahwa kritik harus dilandasi komitmen kebangsaan yang kuat, objektivitas, logika, fakta, pendekatan komprehensif dan holistik, koordinasi, kejujuran, serta rasa keadilan.

“Kalau ada kritik di dalam, kita harus meyakini bahwa niatnya untuk bersama-sama membangun dan mendukung Prabowo agar sukses memimpin bangsa pada periode pertama ini. Sukses periode pertama menjadi eskalator menuju kepemimpinan Prabowo periode kedua, 2029–2034,” ujar Idrus.

Ia kemudian menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan dan kekompakan koalisi pemerintahan.

“Di sinilah relevansi dan urgensi Koalisi Permanen Merah Putih,” pungkas Idrus.

Bagi Idrus, soliditas koalisi bukan diukur dari ketiadaan kritik, melainkan dari kemampuan seluruh anggota menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan demi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(*)