BARRU, LINGKARNEWS CO.ID — Wakil Bupati (Wabup) Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menegaskan bahwa penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi harus dibuktikan melalui data akurat dan implementasi program nyata di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Abustan saat memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG Tahun 2026 di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026).

Dalam arahannya, Abustan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi tahapan verifikasi lapangan. Setiap data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi faktual serta didukung bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kesiapan menghadapi verifikasi tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen. Seluruh OPD yang bertanggung jawab terhadap komponen penilaian harus menguasai substansi data, memastikan informasi selalu diperbarui, serta menyiapkan dokumen pendukung secara sistematis.

“Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG,” tegas Abustan.

Selain meminta kesiapan OPD, Abustan juga mengingatkan para kepala desa agar meninjau kembali penganggaran dan program kerja di wilayah masing-masing supaya selaras dengan prinsip pengarusutamaan gender.

Dukungan terhadap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), kata dia, perlu diwujudkan melalui program konkret dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan perkembangan tahapan penilaian PUG, mulai dari penginputan data dan penilaian mandiri (self-assessment) hingga proses verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.

Ia juga menjelaskan dinamika kelembagaan terkait peralihan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke Dinas Sosial yang perlu menjadi perhatian dalam koordinasi dan penyiapan dokumen penilaian.

Sekda menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih terarah dan terukur untuk mendukung target peningkatan capaian penilaian PUG Kabupaten Barru.

“Saya harap pada saat kegiatan verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bupati Barru,” tegasnya.

Menindaklanjuti catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Andi Syarifuddin turut menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran responsif gender di seluruh OPD.

Penganggaran tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik.

Menurutnya, komitmen anggaran menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Menghadapi verifikasi lapangan, seluruh OPD dan pengelola data PUG juga diminta menyiapkan bahan presentasi secara cermat, terstruktur, dan berbasis fakta. Data yang disampaikan harus konsisten dengan dokumen yang telah diunggah serta menggambarkan hasil pelaksanaan program secara nyata.

“Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum,” imbau Sekda.

Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa penilaian PUG bukan semata-mata mengejar predikat, melainkan mengukur sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Melalui koordinasi lintas OPD dan penguatan peran pemerintah desa, Pemkab Barru berupaya memastikan seluruh komponen penilaian dipersiapkan secara optimal. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian penilaian PUG sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I dan Asisten II Setda Barru, Staf Ahli Bupati Barru, pimpinan OPD se-Kabupaten Barru, serta para kepala desa se-Kabupaten Barru.(*)