MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Bupati Barru, Hj. Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., dipercaya mewakili seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua untuk menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II, yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sandeq Ballroom, Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Dalam forum regional tersebut, Andi Ina juga menandatangani Pakta Integritas Percepatan Penyusunan RDTR bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyusunan tata ruang yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengawali sambutannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas penyelenggaraan rakor serta dukungan bantuan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pembiayaan penyusunan RDTR di daerah tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan mengawal penuh percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua agar tuntas tepat waktu,” tegas Andi Ina di hadapan peserta rakor.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Barru itu menegaskan, tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan ruang hidup masyarakat sekaligus instrumen fundamental dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan investasi daerah.

Ia menjelaskan, ketersediaan RDTR yang memiliki kepastian hukum, terperinci, dan terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu kunci penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam berinvestasi.

“Setiap daerah di kawasan timur ini memiliki potensi keunggulan masing-masing, baik kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan. Di Kabupaten Barru sendiri, kami memiliki potensi strategis pelabuhan laut terdalam kedua di Indonesia,” ungkapnya.

Andi Ina mengingatkan, percepatan penyusunan RDTR perlu dikawal bersama agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal dan tidak terkendala persoalan kepastian tata ruang.

“Jika percepatan tata ruang ini tidak kita kawal bersama, kita akan menghadapi kendala besar dalam menjamin kepastian investasi, dan potensi daerah berisiko jalan di tempat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh kepala daerah memperkuat soliditas dan bergerak cepat dalam menyelesaikan penyusunan RDTR. Ia juga berharap dukungan bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar penyusunan tata ruang berjalan sesuai target, sekaligus membuka peluang investasi, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, para bupati dan wali kota se-Region II, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari berbagai provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.(*)