MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel memperkuat data jumlah nelayan sebagai dasar dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi.

Hal itu disampaikan Heriwawan dalam rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kamis (24/9/2026).

Heriwawan mengatakan, dari sekitar delapan mitra yang menjadi perhatian Komisi B, enam di antaranya telah dilakukan pengawasan. Namun, seluruhnya dinilai belum mencapai target berdasarkan progres yang berjalan.

“Kalau dilihat dari trennya, mereka semua belum mencapai target dari progres yang sudah dilakukan. Walaupun sebenarnya belum final, tetapi ini perlu menjadi perhatian,” ujar Heriwawan.

Ia meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan ke depan. Menurutnya, percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diikuti dengan realisasi program yang maksimal.

“Kami berharap tren dalam perencanaan ke depan sebisa mungkin diperbaiki, agar percepatan PAD ini tidak hanya sekadar meningkatkan target, tetapi realisasinya juga bisa dimaksimalkan,” katanya.

Selain itu, Heriwawan mempertanyakan efektivitas pengadaan kapal yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel. Ia meminta penjelasan lebih rinci terkait fungsi dan pemanfaatan kapal tersebut, khususnya jika diperuntukkan bagi pengawasan wilayah pesisir.

“Kami masih butuh penjelasan lebih dalam soal efektivitas pengadaan kapal yang selama ini dibangun. Kalau disampaikan bahwa ini untuk pengawasan pantai, kami butuh penjelasan bagaimana fungsi dan kegunaannya,” jelasnya.

Heriwawan menilai pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya menyangkut kesejahteraan nelayan kecil.

“Yang lebih urgent adalah bagaimana nelayan-nelayan kecil ini mendapat perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Terkait persoalan BBM, Heriwawan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan segera menyiapkan data jumlah nelayan di Sulsel serta pemetaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di setiap kabupaten.

Ia juga meminta data mengenai kebutuhan solar bersubsidi nelayan dan lokasi pengambilan BBM yang selama ini digunakan.

“Kami minta kepada Kepala Dinas Perikanan untuk melakukan pemetaan. Kalau bisa disiapkan datanya soal jumlah nelayan kita di Sulsel, kemudian pemetaan SPBN per kabupaten, berapa kebutuhan subsidi solarnya, selama ini mereka ambil di mana,” kata Heriwawan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan agar distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan dapat lebih terukur. Apalagi, salah satu persoalan yang terjadi dalam antrean BBM adalah adanya penumpukan kendaraan dan nelayan di satu lokasi.

“Ini butuh sinkronisasi dengan data perikanan kita, berapa jumlah nelayan dan berapa kebutuhan mereka. Sehingga nanti tidak terjadi lagi penumpukan di satu tempat, baik antrean kendaraan maupun BBM bersubsidi untuk nelayan,” ujarnya.

Heriwawan berharap pemetaan tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah terulangnya persoalan antrean yang sebelumnya berlangsung sekitar sepuluh hari.

“Kami butuh datanya, kami butuh gambarnya, termasuk jumlah nelayan yang ada, supaya nanti di belakang hari tidak terjadi lagi fenomena yang sangat merugikan kita,” pungkasnya.(*)