MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Komisi E sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin, meminta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sulsel membuka data penerima bantuan hibah dalam pembahasan APBD Perubahan.

Hal itu disampaikan Fatma saat rapat bersama Biro Kesra Sulsel dalam pembahasan APBD Perubahan. Rabu (23/9).

Ia meminta penjelasan terkait program apa saja yang mengalami perubahan, termasuk program yang mengalami penandaan anggaran serta alasan anggaran tersebut belum bergerak.

“Saya cuma ingin tahu, program apa saja yang di APBD Perubahan ini yang mengalami perubahan dan apa urgensinya. Terkait dengan program yang mengalami penandaan, program apa yang terjadi dan kenapa anggaran-anggaran tersebut tidak bergerak di anggaran perubahan,” ujar Fatma.

Selain itu, Fatma meminta Biro Kesra meningkatkan koordinasi dengan DPRD, khususnya terkait program bantuan yang menyentuh langsung masyarakat Sulawesi Selatan.

Ia mencontohkan bantuan hibah untuk berbagai lembaga keagamaan yang perlu mendapat perhatian, termasuk keterbukaan data penerima bantuan.

“Kami juga ingin mengecek apakah dana bantuan hibah untuk berbagai keagamaan yang sudah kami usulkan pada 2024 sudah masuk APBD,” katanya.

Menurut Fatma, data penerima bantuan dibutuhkan untuk memastikan program yang dianggarkan pemerintah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan pengecekan bersama.

Ia juga mendorong OPD mitra DPRD agar melibatkan anggota dewan dalam pembahasan dan pelaksanaan program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat.

“Lain kali untuk semua OPD bisa berkolaborasi, setidaknya dengan kami terkait dengan bantuan-bantuan yang memang betul-betul untuk masyarakat,” ujarnya.

Fatma menegaskan, anggota DPRD juga memiliki konstituen di berbagai wilayah Sulawesi Selatan yang membutuhkan perhatian melalui program bantuan pemerintah.

“Libatkanlah juga kami karena kami juga punya konstituen, masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang juga diberikan bantuan, baik itu bantuan dana hibah lembaga keagamaan ataupun bantuan lainnya,” tegas Fatma.

Ia berharap koordinasi antara Biro Kesra dan DPRD dapat diperkuat, terutama dalam penyusunan, pengawasan, serta penyaluran program bantuan agar lebih transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.(*)