MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tidak membebani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulsel, Fadli Ananda, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel. Jumat (11/9).

Fadli mengatakan, PAD dalam Perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp5,36 triliun. Target tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp235,4 miliar atau 3,53 persen dibandingkan target APBD pokok.

Menurutnya, peningkatan PAD harus didukung strategi yang realistis, terukur, dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat.

“Peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada peningkatan beban masyarakat,” ujar Fadli.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu lebih mengarahkan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan upaya pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

“Lebih diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah,” katanya.

Selain PAD, Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp4,05 triliun, atau mengalami peningkatan sekitar Rp48,37 miliar dari target APBD pokok.

Fadli meminta perubahan pendapatan transfer tersebut segera diarahkan ke program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Perubahan pendapatan harus segera ditujukan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sekitar Rp64,15 miliar, Fraksi PDI Perjuangan meminta setiap sumber pendapatan memiliki kepastian hukum, kepastian penerimaan, serta legalitas yang transparan dan akuntabel.

Di sisi belanja, Fadli mengingatkan Pemprov Sulsel agar mengedepankan prinsip money follows program. Menurutnya, pengalokasian anggaran harus berorientasi pada program yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja modal dan belanja lainnya agar anggaran daerah mampu mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fadli mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel melakukan penyesuaian APBD 2026 sebagai respons terhadap perubahan asumsi dan kebijakan fiskal.

Namun, peningkatan pendapatan daerah, kata dia, harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembahasan Perubahan APBD 2026 hendaknya tidak hanya berorientasi pada besar anggaran, tetapi lebih jauh pada manfaat, output, outcome, serta dampaknya yang dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkas Fadli.(*)