MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan, Esra Lamban, menyoroti antrean panjang kendaraan di SPBU yang dinilai turut memperparah kemacetan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Esra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama PT Pertamina Patra Niaga, Polda Sulsel dan sejumlah pihak terkait distribusi BBM dan LPG subsidi di kantor Bina Marga Pettarani Selasa (18/8).

Esra mengusulkan agar Pertamina menyiapkan SPBU tertentu yang dikhususkan untuk kendaraan bus dan truk, terutama kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang melintas dari arah Parepare maupun dari wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pemisahan jalur pengisian antara kendaraan berat, bus dan kendaraan umum dengan kendaraan lainnya dapat membantu mengurai antrean sekaligus mencegah kendaraan besar masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mengisi BBM.

“Jangan digabung antara mobil-mobil truk dengan mobil-mobil bus. Supaya untuk mengurai kemacetan, jangan masuk ke Kota Makassar,” ujar Esra.

Esra menilai persoalan antrean BBM bukan hanya menyangkut kelancaran lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan penumpang dan kondisi para sopir yang menempuh perjalanan jauh.

Ia mencontohkan kendaraan yang datang dari Morowali maupun Sorowako dengan waktu perjalanan panjang. Setelah tiba di Makassar, kendaraan tersebut masih harus mengantre BBM hingga berjam-jam sebelum kembali melakukan perjalanan.

Menurut Esra, kondisi tersebut dapat mengurangi waktu istirahat sopir, padahal mereka membawa penumpang dalam jumlah banyak.

Karena itu, ia meminta kendaraan angkutan umum diberikan kemudahan atau dispensasi untuk melakukan pengisian BBM lebih awal.

“Mobil-mobil angkutan umum, baik yang kecil maupun besar, kasih dispensasi untuk pengisian lebih awal. Karena mereka membawa manusia kembali dari daerah,” katanya.

Esra juga meminta pengaturan distribusi BBM bagi kendaraan antarkota dilakukan di luar pusat Kota Makassar. Kendaraan dari arah utara, menurutnya, dapat diarahkan mengisi BBM di wilayah seperti Maros atau Pangkep, sementara kendaraan dari arah selatan dapat dilayani di wilayah Takalar atau daerah sekitar perbatasan.

Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi konsentrasi kendaraan besar di dalam Kota Makassar yang selama ini menjadi salah satu sumber kemacetan.

Selain persoalan antrean, Esra meminta pemerintah dan Pertamina memperbaiki sistem pendataan kebutuhan solar untuk sektor pertanian.

Ia mempertanyakan apakah data mengenai jumlah traktor, mesin panen dan pompa air yang menggunakan solar sudah tersedia secara lengkap, termasuk kebutuhan solar setiap kali musim tanam maupun panen.

Menurut Esra, kelangkaan solar kerap terjadi ketika memasuki musim turun sawah dan musim panen. Karena itu, data kebutuhan sektor pertanian harus menjadi dasar dalam menentukan alokasi BBM subsidi.

“Kalau data lengkap, tidak mungkin kita bermasalah terkait dengan pengadaan itu,” ujarnya.

Esra juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pertamina, pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi.

Menurutnya, tim tersebut diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat SPBU, tetapi juga terhadap kendaraan dan pengguna BBM subsidi di lapangan.

Dalam RDP tersebut, Esra turut menyoroti penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Ia menyebut masih ditemukan kendaraan yang memiliki lebih dari satu barcode sehingga berpotensi digunakan untuk melakukan pengisian berulang.

“Banyak mobil yang punya barcode sampai tiga,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan konsumen tertentu mengambil jatah BBM subsidi melebihi ketentuan, sementara masyarakat lainnya harus menghadapi keterbatasan pasokan dan antrean panjang.

Esra meminta sistem digitalisasi pembelian BBM subsidi dievaluasi dan diperketat agar satu kendaraan tidak dapat menggunakan lebih dari satu identitas untuk mendapatkan BBM subsidi.

Ia berharap hasil RDP tersebut menghasilkan langkah konkret, baik dalam mengurai antrean dan kemacetan di Kota Makassar maupun dalam memperbaiki pendataan kebutuhan BBM untuk sektor transportasi dan pertanian.

“Pekerjaan kita ke depan ini semakin berat. Kita punya kuota terbatas, mobil kita bertambah, banyak juga orang yang mengambil haknya orang,” tegas Esra.(*)