MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp208,2 miliar dalam Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk investasi yang produktif.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Heriwawan, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel. Jumat (11/9).

Heriwawan mengatakan, Fraksi Demokrat menyetujui penggunaan Silpa sebesar Rp208,2 miliar untuk menutup defisit anggaran. Namun, penggunaan Silpa tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan daerah.

“Fraksi Partai Demokrat menyetujui penggunaan Silpa sebesar Rp208,2 miliar untuk menutup defisit anggaran, dengan harapan sumber penerimaan tahun-tahun berikutnya akan terus ditingkatkan sehingga ketergantungan pada APBD berkurang,” ujar Heriwawan.

Menurut Fraksi Demokrat, Silpa perlu diarahkan secara prioritas pada investasi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah atau mengurangi beban anggaran pada masa mendatang.

Heriwawan juga menyoroti kondisi pendapatan daerah Sulsel yang mengalami tekanan. Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat mencatat target pendapatan daerah turun sebesar Rp170,5 miliar atau 1,59 persen, terutama akibat penurunan PAD yang bersifat struktural.

Karena itu, Pemprov Sulsel didorong memperkuat diversifikasi sumber pendapatan, mengoptimalkan pajak dan retribusi, serta memperluas basis penerimaan daerah.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan efisiensi belanja dengan merasionalisasi belanja barang dan jasa agar ruang fiskal untuk pelayanan publik dan pembangunan tetap terjaga.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar penggunaan anggaran benar-benar berbasis kinerja dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Demokrat pada prinsipnya dapat menerima Rancangan Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Heriwawan berharap catatan dan rekomendasi yang disampaikan Fraksi Demokrat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Sulsel 2026.(*)