MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, mulai dari pendapatan daerah, rendahnya realisasi sejumlah program, hingga pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Sofian Syam saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Sulsel terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mencermati perubahan struktur pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami koreksi dari target awal sekitar Rp6,6 triliun menjadi Rp6,26 triliun.

Berdasarkan laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan berikutnya, realisasi pendapatan daerah pada semester pertama 2026 disebut mencapai sekitar Rp4,38 triliun atau 49,7 persen dari pagu APBD pokok.

Sementara prognosis enam bulan berikutnya diperkirakan mencapai sekitar Rp5,6 triliun. Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.

“Pemerintah daerah mengoptimalkan PAD secara substantif melalui peningkatan stakeholder, digitalisasi pelayanan dan pendekatan kepada wajib pajak harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro,” kata Sofian Syam.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada DPRD mengenai sumber dan dasar kenaikan pos lain-lain PAD yang sah serta menjamin keberlanjutannya sebagai sumber penerimaan daerah.

Selain pendapatan, Fraksi Golkar menyoroti rendahnya realisasi belanja. Organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi belanja modal diminta segera melakukan langkah percepatan realisasi belanja pada triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2026.

“Kendala pengadaan barang dan jasa yang menjadi penyebab rendahnya serapan APBD harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ujar Sofian.

Persoalan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis juga menjadi perhatian Fraksi Golkar, khususnya terkait lanjutan pembangunan Stadion B.J. Habibie.

Fraksi Golkar mendesak Pemprov Sulsel memberikan kepastian hukum terhadap lahan seluas kurang lebih dua hektare yang berada di area proyek tersebut. Sofian menyebut persoalan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat penetapan eksekusi oleh pengadilan.

“Mengingat persoalan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan putusan dan penetapan eksekusi oleh pengadilan, maka Fraksi Golkar mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk taat asas dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Sofian juga menyampaikan perhatian Fraksi Golkar terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan, pesisir dan kawasan nelayan.

“Fraksi Golkar juga mendesak Pemprov perlu memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan, termasuk masyarakat kepulauan nelayan, gugusan pulau, pesisir serta wilayah kepulauan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan,” katanya.

Menurutnya, perhatian tersebut penting karena sejumlah program yang secara spesifik menyasar masyarakat pesisir dan kepulauan justru menunjukkan realisasi yang masih rendah.

Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pagu sekitar Rp12,8 miliar disebut baru terealisasi sekitar Rp6,7 miliar.

Sementara program pembangunan dan pendekatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau, dengan pagu sekitar Rp4,39 miliar bahkan disebut belum terealisasi.

Program pembangunan sarana dan penyediaan tenaga listrik bagi daerah terpencil di wilayah perairan dengan pagu sekitar Rp25,5 miliar juga masih menunjukkan realisasi nihil dan diproyeksikan hanya sekitar 45,29 persen hingga akhir tahun.

“Perhatian ini diperkuat oleh data laporan realisasi semester I Tahun Anggaran 2026, di mana sejumlah program yang secara spesifik menyasar masyarakat pesisir dan kepulauan justru menunjukkan realisasi yang sangat rendah,” jelas Sofian.

Fraksi Golkar kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Sulsel. Selain optimalisasi PAD dan percepatan realisasi belanja, pemerintah daerah diminta mempercepat penyaluran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa.

Fraksi Golkar juga meminta Pemprov menjaga kualitas dan pemerataan belanja pendidikan dan kesehatan, termasuk keberlanjutan program penanganan stunting dan pelayanan kesehatan dasar di rumah sakit daerah.

Khusus wilayah kepulauan, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pembangunan yang mencakup pelayanan maritim, transportasi laut, pelayanan kesehatan bergerak, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, air bersih serta listrik.

“Pemerintah daerah agar mengalokasikan dan melaksanakan program optimum pembangunan bagi wilayah kepulauan, mencakup pelayanan maritim, transportasi laut, pelayanan kesehatan bergerak, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penyediaan air bersih dan listrik,” kata Sofian.

Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Sulsel memastikan kejelasan jadwal pencairan penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah serta transparansi penggunaannya dalam mendukung program prioritas daerah.

Terakhir, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi pelaksanaan perubahan APBD dengan arah kebijakan RPJMD Sulawesi Selatan 2025-2029 serta menyampaikan laporan perkembangan realisasi secara berkala kepada DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Sofian berharap perubahan APBD 2026 setelah disempurnakan bersama dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Semoga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini setelah disempurnakan bersama dapat menjadi instrumen fiskal efektif dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan, sejalan dengan cita-cita besar Sulawesi Selatan maju dan berkarakter,” pungkasnya.(*)