MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas persoalan antrean dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Sulsel meminta penjelasan terkait pasokan, kuota, serta mekanisme distribusi BBM hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Sufriadi Arif menyoroti persoalan distribusi yang dinilai menjadi salah satu faktor utama yang perlu segera dibenahi untuk mengatasi antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah.

Menurut Sufriadi, data distribusi BBM sebenarnya sudah tersedia dan dapat ditelusuri untuk mengetahui ke mana saja penyaluran dilakukan.

“Data yang diberikan itu sebenarnya sudah jelas menunjukkan distribusinya ke mana. Itu bisa kita cek. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu sanksi pencabutan izin harus dilakukan,” ujar Sufriadi Arif.

Ia meyakini, apabila pengawasan dan penindakan dilakukan secara tegas, persoalan distribusi BBM dapat segera diselesaikan. Terlebih, terdapat dugaan BBM kembali diperjualbelikan dengan harga yang jauh lebih tinggi.

“Bukan sedikit yang sudah didistribusikan keluar. Apalagi harga penjualan di sana sampai Rp165 ribu. Ini bisnis, pasti mereka mengejar keuntungan. Jadi kalau saya mengidentifikasi, persoalan utamanya ada pada distribusi,” katanya.

Sufriadi juga mendorong agar Satuan Tugas (Satgas) yang telah disepakati oleh Gubernur Sulawesi Selatan segera dibentuk dan bekerja di lapangan.

“Saya berharap segera dilakukan, apalagi sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Gubernur terkait pembentukan Satgas. Segera kita lakukan, tunaikan ini, lalu kemudian langsung bergerak pada solusi,” tegasnya.

Terkait persoalan di SPBU, Sufriadi meminta adanya kejelasan mengenai informasi yang disampaikan pengelola SPBU terkait dugaan pengurangan kuota BBM dari Pertamina.

“Yang perlu kami dengarkan sebenarnya apa informasi yang disampaikan teman-teman SPBU ini. Apakah benar ada pengurangan kuota yang diberikan oleh Pertamina? Harus dijelaskan berapa sebenarnya kuota yang diberikan kepada SPBU, apakah berkurang atau bertambah,” jelasnya.

Selain persoalan kuota, Sufriadi menyoroti pola antrean dan aktivitas pengisian BBM yang dinilai perlu diawasi lebih ketat. Ia mendorong pemanfaatan CCTV yang tersedia di setiap SPBU untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berulang kali melakukan pengisian BBM.

“Saya yakin sekali setiap SPBU pasti ada CCTV. Dengan CCTV ini tentu kita mampu mengidentifikasi siapa orang-orang yang setiap pagi datang mengantre, mengambil BBM dengan menggunakan barcode,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya dugaan praktik pembelian BBM dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali.

“Bahkan ada yang datang menggunakan barcode, lalu mengambil BBM. Saya menemukan ada yang sudah punya penarik di situ. Satu jeriken bisa memberikan keuntungan kurang lebih Rp150 ribu. Kalau tiga kali pengisian seperti itu, keuntungannya bisa mencapai Rp450 ribu,” ungkapnya.

Karena itu, Sufriadi meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan distribusi BBM, termasuk tempat yang digunakan untuk menyimpan BBM dalam jumlah besar.

“Kalau ditemukan tempat penyimpanan BBM yang besar, ini perlu ditindak. Saya yakin ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Ini persoalan utamanya sehingga terjadi hal seperti ini,” pungkas Sufriadi Arif.(*)