MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, untuk membahas keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel. Rabu (9/9).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Dalam pertemuan itu, DPRD Sulsel meminta penjelasan terkait pasokan, kuota, serta distribusi BBM hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Andi Rachmatika Dewi mengatakan, kehadiran DPRD dalam menyikapi persoalan BBM bukan karena tidak adanya masalah, melainkan karena banyaknya aspirasi masyarakat yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kami hadir di sini bukan karena tidak ada masalah, Pak. Justru kami hadir karena banyaknya aspirasi yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” ujar Andi Rachmatika Dewi.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, setiap aspirasi masyarakat merupakan amanah yang wajib ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.

“Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan, setiap aspirasi yang masuk tentu wajib kami tindaklanjuti. Masyarakat sudah memilih kami dan menaruh harapan besar kepada kami untuk menyambungkan aspirasi yang mereka miliki,” katanya.

Andi Rachmatika Dewi juga mengingatkan bahwa DPRD Sulsel sebelumnya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak terkait pada 8 Agustus lalu.

“Kami sebenarnya sudah pernah melaksanakan RDPU bersama teman-teman pada tanggal 8 Agustus. Kami berharap pada kesempatan berikutnya diberikan ruang dan waktu untuk lebih banyak menggali hasil RDPU yang lalu serta berbagai situasi dan persoalan yang masih perlu kita bahas bersama,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan mandat kepada mereka.

“Kewenangan kami adalah melakukan pengawasan. Tetapi di sisi lain, kami mempunyai masyarakat yang sudah memilih kami. Masyarakat ini menaruh harapan besar kepada kami untuk menyambungkan aspirasi yang mereka miliki,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif menilai persoalan distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu segera dibenahi untuk mengatasi antrean dan kelangkaan BBM.

Menurut Sufriadi, data distribusi BBM sebenarnya sudah tersedia dan dapat ditelusuri untuk mengetahui ke mana saja penyaluran dilakukan.

“Data yang diberikan itu sebenarnya sudah jelas menunjukkan distribusinya ke mana. Itu bisa kita cek. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu sanksi pencabutan izin harus dilakukan,” ujar Sufriadi Arif.

Ia meyakini, apabila pengawasan dan penindakan dilakukan secara tegas, persoalan distribusi BBM dapat segera diselesaikan.

“Bukan sedikit yang sudah didistribusikan keluar. Apalagi harga penjualan di sana sampai Rp165 ribu. Ini bisnis, pasti mereka mengejar keuntungan. Jadi kalau saya mengidentifikasi, persoalan utamanya ada pada distribusi,” katanya.

Sufriadi juga mendorong agar Satuan Tugas (Satgas) yang telah disepakati oleh Gubernur Sulawesi Selatan segera dibentuk dan bekerja di lapangan.

“Saya berharap segera dilakukan, apalagi sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Gubernur terkait pembentukan Satgas. Segera kita lakukan, tunaikan ini, lalu kemudian langsung bergerak pada solusi,” tegasnya.

Terkait persoalan SPBU, Sufriadi meminta kejelasan mengenai informasi yang disampaikan pengelola SPBU terkait dugaan pengurangan kuota BBM dari Pertamina.

“Yang perlu kami dengarkan sebenarnya apa informasi yang disampaikan teman-teman SPBU ini. Apakah benar ada pengurangan kuota yang diberikan oleh Pertamina? Harus dijelaskan berapa sebenarnya kuota yang diberikan kepada SPBU, apakah berkurang atau bertambah,” jelasnya.

Selain persoalan kuota, Sufriadi menyoroti pola antrean dan aktivitas pengisian BBM yang dinilai perlu diawasi lebih ketat. Ia mendorong pemanfaatan CCTV yang tersedia di setiap SPBU untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berulang kali melakukan pengisian BBM.

“Saya yakin sekali setiap SPBU pasti ada CCTV. Dengan CCTV ini tentu kita mampu mengidentifikasi siapa orang-orang yang setiap pagi datang mengantre, mengambil BBM dengan menggunakan barcode,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya dugaan praktik pembelian BBM dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali.

“Bahkan ada yang datang menggunakan barcode. Saya menemukan ada yang sudah punya penarik di situ. Satu jeriken bisa memberikan keuntungan kurang lebih Rp150 ribu. Kalau tiga kali pengisian seperti itu, keuntungannya bisa mencapai Rp450 ribu,” ungkapnya.

Karena itu, Sufriadi meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan distribusi BBM, termasuk tempat yang digunakan untuk menyimpan BBM dalam jumlah besar.

“Kalau ditemukan tempat penyimpanan BBM yang besar, ini perlu ditindak. Saya yakin ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Ini persoalan utamanya sehingga terjadi hal seperti ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid menyampaikan hasil penjelasan pihak Pertamina terkait kondisi pasokan BBM.

Menurut Kadir, berdasarkan informasi yang diterima dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM dipastikan mencukupi hingga Desember.

“Yang disampaikan tadi, pasokan kita cukup besar. Sesuai yang disampaikan kemarin, pasokan kita ini masih mencukupi sampai Desember,” ujar Kadir Halid.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan, pasokan berada pada kisaran 65 persen dan diproyeksikan tetap mencukupi kebutuhan hingga Desember.

“Informasi yang disampaikan kemarin, pasokan kita sekitar 65 persen. Sampai dengan Desember dipastikan cukup. Jadi, dari sisi pasokan tidak ada masalah,” katanya.

Kadir menegaskan, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan BBM. Menurutnya, aspek distribusi dan pemetaan penyaluran justru perlu mendapat perhatian.

“Yang kedua menyangkut distribusi. Dari segi pemetaan distribusi, memang ada persoalan yang terjadi pada distribusi ini. Jadi bukan berkurang,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Sulsel mendorong evaluasi terhadap distribusi BBM di lapangan agar pasokan yang tersedia dapat tersalurkan secara tepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan dan mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait antrean, kelangkaan, serta distribusi BBM di Sulawesi Selatan.

Andi Rachmatika Dewi pun menyampaikan apresiasi atas waktu dan kesempatan yang diberikan pihak Pertamina. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara DPRD Sulsel dengan Pertamina dapat terus berjalan.

“Saya yakin dan percaya bahwa ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita kembali diberikan waktu untuk menggali lebih jauh persoalan-persoalan yang ada,” tutupnya.(*)