MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terlihat besar dalam dokumen anggaran.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, H. Mahmud, saat membacakan pemandangan umum Fraksi NasDem terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026. Jumat (11/9).

H. Mahmud mengatakan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp10,6 triliun lebih menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan program yang dijalankan tepat sasaran. Sebab, APBD harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

“APBD yang baik adalah APBD yang terasa bermanfaat di ruang-ruang rakyat. Jalan semakin baik, sekolah semakin layak, rumah sakit semakin mudah diakses, pelayanan publik semakin cepat, dan lapangan kerja semakin terbuka,” ujarnya.

H. Mahmud menyebut, Fraksi NasDem mengapresiasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp6,36 triliun lebih.

Namun, menurutnya, keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka anggaran, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai anggaran terlihat gemuk, tetapi manfaatnya kurus. Jangan sampai laporan pertanggungjawaban terlihat rapi, tetapi rakyat masih bertanya apa yang berubah dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Fraksi NasDem juga mendorong agar belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 memperkuat pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian Sulawesi Selatan.

Jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur pelayanan dasar dinilai harus mendapatkan perhatian secara proporsional.

“Kita tentu ingin Sulawesi Selatan semakin maju, tetapi kemajuan tidak boleh hanya terlihat dari mulusnya jalan. Kemajuan harus terasa dari mudahnya kehidupan rakyat,” katanya.

Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai sekitar Rp208 miliar lebih berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Selatan, Fraksi NasDem meminta agar hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama.

H. Mahmud menegaskan, Silpa tidak semata-mata harus dilihat sebagai bentuk penghematan anggaran, tetapi juga perlu dikaji apakah terdapat program yang belum terlaksana secara optimal.

“Anggaran tidak terserap bukan selalu berarti hemat, bisa jadi ada pekerjaan rakyat yang belum sempat dikerjakan,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi NasDem mendorong agar setiap komponen Silpa dijelaskan secara transparan dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran berikutnya.

Di sisi lain, Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap upaya menjaga komunikasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Menurut H. Mahmud, pembangunan Sulawesi Selatan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan kebijakan, DPRD menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, sementara masyarakat memiliki harapan terhadap hasil pembangunan.

“Fraksi NasDem siap menjadi mitra strategis pemerintah. Mitra yang mendukung ketika pencapaian benar, mengingatkan ketika perlu diperbaiki dan mengkritisi ketika kepentingan rakyat harus diperjuangkan,” katanya.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan Fraksi NasDem bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kepedulian terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.

Menutup pemandangan umumnya, H. Mahmud kembali menyoroti persoalan antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Kalau infrastruktur semakin baik, jalan semakin mulus, pembangunan semakin maju, maka kehidupan rakyat seharusnya semakin mudah. Jangan sampai jalannya semakin lancar, tetapi kendaraan justru semakin lama antre di SPBU,” ujarnya.

“Jalan boleh semakin mulus, pembangunan boleh semakin tinggi, tetapi jangan biarkan antrean BBM semakin panjang. Karena kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya ketika jalan kita semakin baik, tetapi ketika kehidupan rakyat kita semakin mudah,” lanjutnya.

Fraksi NasDem berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung secara terbuka, objektif dan konstruktif, dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.(*)