MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan rangkuman hasil pelaksanaan reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin, 31 Agustus 2026.

Laporan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Andi Prayoga Fadel Akbar atau Andi Prayoga, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKB.

Reses yang berlangsung pada 22 hingga 29 Juli 2026 menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dirangkum Fraksi PKB untuk diprioritaskan, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengelompokkan aspirasi masyarakat ke dalam lima bidang strategis, yakni pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, pemerintahan, dan keuangan.

“Kami berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses ini tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat menjadi pokok pikiran Dewan dan ditindaklanjuti dalam bentuk program serta kegiatan pemerintah daerah,” kata Andi Prayoga saat menyampaikan laporan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna.

Pada bidang pembangunan, masyarakat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan. Aspirasi meliputi perbaikan, pengaspalan dan betonisasi jalan rusak, pembangunan jalan tani serta jembatan.

Selain itu, masyarakat meminta perhatian terhadap persoalan banjir dan abrasi melalui perbaikan drainase, kanal dan sungai, serta pembangunan tanggul maupun bronjong. Kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian melalui pembangunan sumur bor, pompanisasi dan jaringan irigasi tersier. Fraksi PKB juga mendorong penguatan sosialisasi pengelolaan sampah.

Di bidang perekonomian, Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan ekonomi produktif. Pemerintah diminta memastikan distribusi bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit unggul secara merata, sekaligus memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, BBM dan gas elpiji.

“Yang paling penting adalah memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Mulai dari infrastruktur, kebutuhan dasar, penguatan ekonomi hingga perlindungan sosial, semuanya harus mendapat perhatian secara proporsional,” ujar Andi Prayoga.

Untuk sektor kelautan dan perikanan, aspirasi masyarakat mencakup bantuan benih serta peralatan tangkap bagi nelayan. Pemerintah Provinsi juga diharapkan memperluas bantuan modal usaha, peralatan kerja produktif dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM serta kelompok perempuan.

Sementara pada bidang kesejahteraan, Fraksi PKB meminta pemerintah mengevaluasi status kepesertaan BPJS/KIS gratis dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah.

Fraksi PKB juga mendorong verifikasi ulang data penerima bantuan sosial, seperti PKH dan BLT, termasuk penerima program perbaikan rumah. Di sektor pendidikan, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dinilai perlu berjalan seiring dengan pemerataan beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Aspirasi lainnya menyangkut pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan, dukungan fasilitas olahraga, bantuan renovasi rumah ibadah serta perlindungan bagi keluarga penyandang disabilitas.

Pada bidang pemerintahan, Fraksi PKB mendorong koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui pemasangan CCTV di kawasan permukiman dan optimalisasi peran aparat setempat.

Persoalan pertanahan juga menjadi perhatian, terutama kebutuhan sosialisasi tata cara pengurusan alas hak kepemilikan tanah guna meminimalisir konflik agraria. Fraksi PKB turut menyoroti kejelasan status fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang kepada pemerintah kota serta mendorong fasilitasi program perhutanan sosial.

Sedangkan di bidang keuangan, Fraksi PKB meminta pemerintah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja daerah serta memperkuat pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keluhan masyarakat terkait pembayaran PDAM yang tetap ditagihkan meski distribusi air bersih tidak lancar juga menjadi catatan. Selain itu, Fraksi PKB mendorong pengawasan bersama terhadap pengelolaan Dana Desa serta audit penyaluran bantuan sosial guna mencegah terjadinya kebocoran.

“Kami di Fraksi PKB siap terus berkoordinasi dan berkonsultasi untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat disinkronkan dengan kebijakan pemerintah daerah. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mengawal kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PKB berharap seluruh aspirasi hasil reses tersebut dapat menjadi pokok pikiran Dewan dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam agenda program serta kegiatan pemerintah daerah.(*)