MAKASSAR, LINGKAR NEWS.CO.ID— Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membawa beragam aspirasi masyarakat hasil pelaksanaan reses ke rapat paripurna DPRD Sulsel. Aspirasi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Jasrum, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebanyak 14 anggota Fraksi Partai Golkar melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing pada 22 hingga 29 Juli 2026. Dari kegiatan tersebut, berbagai persoalan masyarakat dihimpun dan dikelompokkan ke dalam enam sektor pembangunan.

Jasrum mengatakan, reses tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban formal anggota DPRD. Menurutnya, reses merupakan bagian penting dari fungsi representasi untuk memastikan kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat disampaikan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.

“Reses bukan semata kewajiban formal, melainkan bagian integral dari upaya konsisten dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Jasrum saat Paripurna Senin (31/8).

Enam sektor yang menjadi perhatian Fraksi Golkar meliputi pekerjaan umum dan infrastruktur, pendidikan, pertanian dan perikanan, sosial dan tenaga kerja, kesehatan, serta koperasi dan UMKM.

Pada sektor pekerjaan umum dan infrastruktur, masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan dan pemerataan kualitas jalan, baik jalan provinsi, jalan desa dan lingkungan maupun jalan usaha tani serta ruas penghubung antarkawasan.

Selain jalan, aspirasi juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi drainase, sungai, bendungan serta saluran air untuk mengatasi persoalan banjir, genangan dan sedimentasi.

Masyarakat juga meminta peningkatan akses air bersih, penerangan jalan, pembangunan jembatan, tanggul dan talud, serta fasilitas keselamatan infrastruktur di wilayah rawan.

Persoalan konektivitas digital turut menjadi perhatian, terutama kebutuhan menara telekomunikasi di wilayah yang masih mengalami keterbatasan atau ketidakstabilan jaringan.

Fraksi Golkar juga mencatat kebutuhan peningkatan sarana pengelolaan persampahan, fasilitas publik, Posyandu, sarana olahraga, sanitasi serta fasilitas pelayanan dasar lainnya.

Menurut Jasrum, kondisi aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memprihatinkan juga perlu mendapat perhatian agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat.

Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menerima aspirasi mengenai perluasan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi.

Masyarakat juga meminta pemerataan akses pendidikan menengah, termasuk pembangunan atau penambahan SMA Negeri di wilayah yang belum memiliki sekolah menengah negeri.

Persoalan sistem penerimaan peserta didik, termasuk zonasi, menjadi salah satu perhatian yang perlu dievaluasi agar akses masyarakat terhadap sekolah negeri lebih berkeadilan.

Selain itu, rehabilitasi ruang belajar, fasilitas olahraga, kamar mandi, aula, laboratorium, ruang praktik, pagar hingga rumah dinas guru juga menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Fraksi Golkar turut mendorong peningkatan perhatian terhadap madrasah, pesantren, SLB dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk penguatan pendidikan inklusif dan pemenuhan tenaga pendidik.

Program pendidikan dan intervensi gizi juga menjadi perhatian, termasuk pemerataan Program Makan Bergizi Gratis hingga wilayah yang belum memperoleh layanan.

Pada sektor pertanian dan perikanan, masyarakat mengusulkan penguatan mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan komoditas.

Ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida, obat tanaman serta sarana produksi pertanian juga dinilai penting untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

Fraksi Golkar mendorong pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pompanisasi, sumur bor, embung serta jaringan perpipaan, khususnya di wilayah yang menghadapi kekeringan dan ketidakpastian pasokan air.

Jalan usaha tani juga menjadi kebutuhan penting untuk memperlancar mobilitas petani, distribusi sarana produksi dan pengangkutan hasil panen.

Selain itu, aspirasi masyarakat mencakup sektor peternakan dan perikanan, seperti bantuan bibit ternak, pakan, obat-obatan, perahu, mesin kapal, alat tangkap, cool box serta sarana budidaya tambak.

Jasrum mengatakan penguatan kelembagaan petani dan kelompok usaha juga diperlukan agar masyarakat lebih mudah mengakses program pemerintah.

“Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Potensi setiap daerah berbeda, sehingga intervensinya juga harus disesuaikan,” ujarnya.

Di bidang sosial dan tenaga kerja, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Pemutakhiran data kesejahteraan dan evaluasi mekanisme penetapan desil dinilai penting agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan hak atas program perlindungan sosial.

Aspirasi lain mencakup perluasan program rumah tidak layak huni, penciptaan lapangan kerja produktif serta pelatihan kerja dan vokasi bagi pemuda, lulusan baru, remaja putus sekolah dan masyarakat usia produktif.

Pelatihan yang dibutuhkan masyarakat antara lain perbengkelan, menjahit, tata boga, teknologi informasi, las dan pertukangan.

Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba, judi online dan berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya yang dinilai membutuhkan penanganan secara komprehensif dan lintas sektor.

Sementara di bidang kesehatan, masyarakat meminta kepastian akses terhadap BPJS, KIS dan PBI, termasuk penyelesaian persoalan kepesertaan tidak aktif serta pendampingan administrasi bagi masyarakat.

Fraksi Golkar mendorong peningkatan kapasitas Puskesmas melalui penambahan sarana, prasarana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan.

Penguatan Posyandu, ketersediaan obat-obatan serta peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.

Pada sektor koperasi dan UMKM, masyarakat meminta perluasan akses permodalan, termasuk dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Selain bantuan peralatan produksi, Fraksi Golkar mendorong pelatihan dan pendampingan yang mencakup produksi, manajemen usaha, pengemasan, pemasaran dan pengelolaan keuangan.

Digitalisasi UMKM melalui media sosial dan marketplace juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan pasar.

Jasrum menegaskan kelompok usaha perempuan, usaha berbasis rumah tangga, koperasi dan UMKM berbasis potensi lokal perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Berdasarkan rangkuman aspirasi tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Di antaranya mempercepat penanganan jalan, jembatan dan drainase yang menjadi kewenangan provinsi, terutama ruas yang rusak berat, menjadi akses utama masyarakat atau mendukung kawasan produksi dan destinasi wisata.

Fraksi Golkar juga meminta percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung dan sumur bor pertanian di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan maupun banjir.

Di bidang pendidikan, Golkar mendorong pembangunan SMA dan SMK Negeri di kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan negeri, peningkatan kuota beasiswa serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar merekomendasikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan tenaga kesehatan dan penyederhanaan prosedur administrasi BPJS.

Golkar juga mendorong pemerataan Program Makan Bergizi Gratis hingga wilayah terpencil dan dataran tinggi.

Dalam bidang sosial, Fraksi Golkar meminta pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial dan kepesertaan BPJS agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Sementara untuk sektor ekonomi kerakyatan, Golkar mendorong perluasan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital dan penyediaan sarana usaha bagi UMKM, perempuan dan pemuda.

Jasrum juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif untuk kepentingan publik serta memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Seluruh aspirasi ini kami harapkan menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,” ujar Jasrum.

Menurutnya, hasil reses tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi representasi anggota DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Fraksi Golkar berharap aspirasi yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat, responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.(*)