MAKASSAR, LINGKAR NEWS CO.ID— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.

Juru Bicara Fraksi PKS, Haris Abdurahman, mengatakan hasil reses menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah, mulai dari infrastruktur dasar, pertanian dan irigasi, kelautan dan perikanan, UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Haris meminta hasil reses tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi bahan penting dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, RKPD, dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pelayanan publik yang mudah diakses, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penguatan ekonomi rakyat, serta tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan,” ujar Haris saat Paripurna Senin (31/8).

Berdasarkan hasil reses, persoalan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, dan drainase menjadi aspirasi terbesar, dengan 132 usulan atau sekitar 27,7 persen dari seluruh aspirasi yang terhimpun.

Di Kabupaten Luwu Utara, kerusakan jalan usaha tani ditemukan di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sassa, Cendana Putih 1, Kamiri, dan Buangin. Kerusakan tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil pertanian.

Di Kota Makassar, persoalan banjir tahunan di Kelurahan Pandang dan Manggala turut menyebabkan kerusakan badan jalan beton dan paving block. Sementara di Kabupaten Takalar dan Gowa, masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan lingkungan serta jembatan penyeberangan Bontopoko–Manyampa yang membutuhkan penanganan.

Fraksi PKS juga mencatat kerusakan jembatan gantung di Dusun Ulog, Kabupaten Barru, dan Desa Munte, Kabupaten Luwu Utara. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, sektor pertanian dan irigasi menjadi persoalan besar dengan 93 usulan. Masyarakat di Bone, Takalar-Gowa, dan Luwu Raya secara konsisten menyampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian, seperti handtraktor, traktor roda empat, combine harvester, serta pupuk bersubsidi.

Di Kabupaten Barru, masyarakat mengusulkan pembangunan embung dan jaringan irigasi permanen di Desa Libureng serta bendungan bagi Kelompok Tani Pancung I untuk mengatasi kekurangan air pada sawah tadah hujan.

Sementara di Kabupaten Gowa, warga Desa Mattompodalle mengeluhkan distribusi air irigasi Bendungan Bissua yang dinilai lebih banyak dinikmati industri perkebunan dibandingkan petani kecil.

Untuk sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi pesisir, terdapat 24 usulan. Ancaman abrasi menjadi salah satu persoalan yang paling menonjol, khususnya di pesisir Bojo dan Desa Corawali, Kabupaten Barru.

Masyarakat meminta kelanjutan pembangunan tanggul dan pemecah ombak sepanjang kurang lebih 700 meter. Nelayan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, juga mengeluhkan pencemaran laut yang berdampak terhadap hasil tangkapan serta membutuhkan bantuan alat tangkap dan perahu.

Di Kabupaten Barru, masyarakat meminta penindakan tegas terhadap praktik pengeboman dan pembiusan ikan serta penguatan patroli terhadap praktik illegal fishing.

Sementara itu, penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi kerakyatan mencatat 73 usulan. Aspirasi tersebut meliputi kebutuhan permodalan, peralatan produksi, serta pendampingan usaha kecil.

Haris menilai tingginya aspirasi di sektor tersebut menunjukkan akses permodalan formal bagi usaha mikro di tingkat desa dan kelurahan masih menjadi persoalan struktural.

“Karena itu, akses permodalan dan pengembangan UMKM harus dijawab dengan program yang berkelanjutan, bukan bantuan yang sifatnya sesaat,” tegasnya.

Di bidang pendidikan, terdapat 38 usulan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kekurangan guru ASN pada jenjang SMA/SMK di Kota Makassar. Masyarakat juga mengeluhkan sistem zonasi sekolah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada warga sekitar sekolah.

Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi sejumlah sekolah juga menjadi perhatian. Di antaranya kerusakan atap dan plafon SMAN 23 Makassar serta gedung MTs DDI At-Taufiq Padelo di Kabupaten Barru yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan renovasi total.

Sejumlah kelurahan seperti Katimbang dan Tamalanrea Indah bahkan belum memiliki gedung SMP/SMA sendiri.

Pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial, terdapat 36 usulan. Masyarakat Kota Makassar antara lain mengeluhkan prosedur administrasi rumah sakit yang dinilai dapat menghambat penanganan pasien gawat darurat, termasuk persoalan kepesertaan BPJS yang tertunggak.

Masyarakat juga menyoroti sistem pendataan Desil kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi warga. Penanganan stunting dan tuberkulosis atau TB juga masih membutuhkan sosialisasi serta pemberian makanan tambahan yang lebih intensif, khususnya di wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea.

Untuk bidang keagamaan dan kesejahteraan pegawai syara’, terdapat 21 usulan. Masyarakat di Bone, Takalar-Gowa, Luwu, dan Barru secara konsisten menyuarakan peningkatan kesejahteraan imam desa, imam dusun, dan guru mengaji.

Selain itu, terdapat kebutuhan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta mushalla, termasuk penyelesaian pembangunan Aula Serbaguna dan sarana Pondok Pesantren At-Taufiq Padelo di Kabupaten Barru.

Di sektor lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, terdapat 17 usulan. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan penghentian pengangkutan sampah atau open dumping di TPA Antang, Kota Makassar.

Masyarakat Kecamatan Tamalate dan Mamajang menilai kebijakan tersebut belum disertai sosialisasi yang memadai maupun solusi alternatif pengelolaan sampah di tingkat RT/RW, termasuk kebutuhan mesin pencacah sampah organik.

Di Kabupaten Takalar, masyarakat mengusulkan modernisasi pengolahan sampah TPA Balang menjadi biogas yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan di Kabupaten Barru, masyarakat masih menunggu pembangunan TPA di Kecamatan Mallusetasi.

Adapun 13 usulan lainnya berkaitan dengan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan.

Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan pelatihan keterampilan hidup atau life skill bagi pemuda lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah di Kecamatan Biringkanaya, penguatan kelompok wanita tani, hingga keresahan warga atas maraknya begal di Kecamatan Panakkukang.

Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan juga disampaikan masyarakat, antara lain keberatan atas kenaikan pajak kendaraan dan PBB, sertifikat ganda kepemilikan tanah di Kabupaten Gowa, aktivitas tambang galian C ilegal, serta keterlambatan pembayaran insentif kader Posyandu selama tujuh bulan di Kabupaten Takalar.

Atas berbagai aspirasi tersebut, Fraksi PKS meminta Pemprov Sulsel menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi, jumlah masyarakat yang terdampak, serta dampak ekonomi dan sosial dari setiap persoalan.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti hasil reses ini dan menjadikannya sebagai bahan utama dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, RKPD, dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Haris.

Secara khusus, Fraksi PKS mendorong pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan, terutama yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan kawasan yang menghadapi persoalan banjir tahunan.

Haris menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata.

“Jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti sebagai catatan reses. Harapan kami, aspirasi ini benar-benar diterjemahkan menjadi program dan penganggaran yang nyata serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)