MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem, Muhammad Sadar, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, mengkaji secara komprehensif rencana kenaikan harga dan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dalam proyek multiyears maupun proyek infrastruktur lainnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan kajian menyeluruh terhadap kualitas produk dan ketersediaan pasokan agar tidak membebani anggaran sekaligus tetap menjamin mutu pembangunan infrastruktur.

Muhammad Sadar mengungkapkan, harga Asbuton saat ini mencapai sekitar Rp18 juta per metrik ton, lebih tinggi dibandingkan aspal produksi Pertamina yang berada di kisaran Rp13,5 juta per metrik ton.

“Harga Aspal Buton sekitar Rp18 juta per metrik ton. Sementara aspal Pertamina berada di kisaran Rp13,5 juta. Ini menjadi salah satu pertimbangan kami agar penggunaan Asbuton benar-benar dikaji,” ujarnya.

Selain harga, ia menilai kualitas Asbuton juga harus dibuktikan melalui pengujian yang komprehensif agar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

“Sudah mahal, kualitasnya juga harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai harganya tinggi tetapi kualitasnya belum bisa dijamin,” katanya.

Muhammad Sadar juga menyoroti kebutuhan aspal nasional yang mencapai lebih dari 1,4 juta ton per tahun. Di sisi lain, kapasitas produksi aspal Pertamina hingga kini masih di bawah 400 ribu ton per tahun sehingga Indonesia masih membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Meski demikian, ia mengusulkan agar impor aspal dilakukan melalui Pertamina sehingga kualitas produk dapat terjamin dan pengawasannya lebih mudah dilakukan.

“Kami tidak melarang impor. Silakan impor, tetapi harus melalui Pertamina. Dengan begitu kualitasnya terjamin dan pemerintah dapat melakukan pengawasan. Jangan impor langsung oleh masing-masing agen,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah terus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap aspal impor dapat dikurangi.

“Harapan kami, kilang yang dimiliki Pertamina bisa dimanfaatkan lebih optimal sehingga impor dapat ditekan. Kualitas aspal Pertamina sebenarnya sudah setara dengan aspal impor, hanya kapasitas produksinya yang masih terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, Muhammad Sadar juga mengingatkan seluruh rekanan yang mengerjakan proyek infrastruktur, khususnya proyek multiyears di Sulawesi Selatan, agar mengutamakan kualitas pekerjaan.

Menurutnya, proyek multiyears dengan nilai lebih dari Rp2 triliun harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Ini proyek multiyears dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Karena itu kami meminta seluruh rekanan bekerja dengan baik dan menjaga kualitas pekerjaan agar proyek seperti ini dapat terus berlanjut,” katanya.

Muhammad Sadar menegaskan dirinya tidak menolak penggunaan Asbuton. Namun, ia meminta pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kajian yang matang dengan mempertimbangkan aspek harga, kualitas, dan ketersediaan pasokan. Ia menambahkan, pembahasan mengenai kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian dari pihak terkait, termasuk mekanisme yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (***)