MAKASSAR, LINGKAR NEWS CO.ID— Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Selatan, Patudangi, menyampaikan empat catatan strategis dan desakan kritis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setelah 13 anggota Fraksi Gerindra turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah daerah pada 22 hingga 29 Juli 2026.

Penyerapan aspirasi tersebut menjangkau berbagai wilayah, mulai dari Bulukumba, Jeneponto, Gowa, Takalar, Makassar, Bone, Wajo, Soppeng, Enrekang, Tana Toraja, Toraja, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan.

Patudangi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pertemuan formal di balai desa. Para anggota Fraksi Gerindra juga turun langsung ke sawah, tepi kanal, pasar hingga rumah-rumah warga untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung.

“Kami tidak hanya duduk di balai desa. Kami turun ke sawah, ke tepi kanal, ke pasar, dan ke rumah-rumah warga. Dari sana kami membawa jeritan, harapan, sekaligus realitas yang harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Patudangi. Saat Paripurna Senin (31/8)

Dari hasil penyerapan aspirasi tersebut, Fraksi Gerindra mencatat empat persoalan utama, yakni krisis pertanian dan kelangkaan pupuk, ketimpangan infrastruktur dan persoalan banjir, masalah kesejahteraan masyarakat termasuk BPJS dan zonasi pendidikan, serta pemberdayaan UMKM yang dinilai masih bersifat seremonial.

Pada sektor pertanian, Patudangi menyebut petani di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang hingga Tana Toraja masih mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut diperparah dengan kerusakan serta pendangkalan jaringan irigasi di sejumlah wilayah seperti Wajo, Bone dan Pangkep.

“Petani kita sedang tidak baik-baik saja. Apa gunanya traktor jika pupuk tidak ada? Apa gunanya pompa air jika saluran irigasi tersier rusak dan tidak ada listrik masuk sawah?” tegasnya.

Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Sulsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pupuk Indonesia untuk membenahi distribusi pupuk bersubsidi hingga ke tingkat petani.

Gerindra juga meminta agar program Listrik Masuk Sawah segera direalisasikan di sejumlah wilayah yang telah mengusulkan, seperti Majauleng, Pammana dan Minasatene. Program tersebut dinilai dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan indeks pertanaman.

Selain sektor pertanian, Fraksi Gerindra menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur dan persoalan banjir di sejumlah daerah.

Patudangi mengatakan masyarakat di Bontoala, Mamajang, Ujung Tanah dan Rappocini di Makassar, serta Bajeng dan Pallangga di Gowa, masih menghadapi persoalan banjir akibat sedimentasi kanal, drainase yang tidak optimal dan perubahan fungsi lahan.

Sementara itu, masyarakat di Bulukumba, Toraja Utara dan Enrekang masih membutuhkan pembangunan jalan tani, jembatan serta penerangan jalan umum.

“Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah ada korban. Normalisasi drainase induk dan kanal harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya mengerjakan proyek kosmetik di perkotaan,” kata Patudangi.

Gerindra juga mendorong percepatan pembangunan jalan dan jembatan tani di wilayah Sibulue, Penrang dan Kindang yang dinilai menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.

Terkait aspirasi pembangunan kembali Stadion Mattoangin, Patudangi meminta Pemprov Sulsel melakukan kajian secara menyeluruh terhadap status aset dan sejarah olahraga Sulawesi Selatan.

Gerindra juga meminta persoalan pembebasan lahan GOR Sudiang yang kembali disuarakan pihak yang mengaku sebagai ahli waris agar segera diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Pada sektor kesejahteraan masyarakat, Patudangi mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat kurang mampu di Bone, Jeneponto dan Pangkajene dan Kepulauan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan karena tunggakan.

“Kesehatan adalah hak konstitusional rakyat, bukan komoditas. Pemprov harus hadir memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga meminta adanya pengawasan terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah provinsi, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien PBI dan DPJK di RS Labuang Baji.

Di bidang pendidikan, Gerindra menyoroti persoalan sistem zonasi SMA dan SMK di sejumlah wilayah Gowa, seperti Barombong dan Somba Opu, serta Kota Makassar.

Menurut Patudangi, masih banyak anak yang tidak tertampung di sekolah negeri yang relatif dekat dengan tempat tinggal mereka, sementara di wilayah lain masih terdapat daya tampung yang belum optimal.

“Kita harus mengevaluasi sistem zonasi. Jangan sampai anak-anak yang berprestasi kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena tinggal di zona yang salah,” katanya.

Gerindra meminta Dinas Pendidikan Sulsel mengevaluasi sistem penerimaan murid baru serta menyesuaikan kuota dan daya tampung sekolah dengan pertumbuhan penduduk, khususnya di wilayah padat seperti Kanjilo, Bontoramba dan Limbung.

Sementara itu, pada sektor UMKM, Fraksi Gerindra meminta pemerintah menghentikan pola pemberian bantuan yang hanya berorientasi pada pembagian peralatan tanpa disertai pendampingan dan kepastian pasar.

Masyarakat di Mariso, Tamalate, Wajo hingga Jeneponto, kata Patudangi, membutuhkan dukungan yang lebih konkret untuk mengembangkan usaha mereka.

“Hentikan pola bagi-bagi mesin jahit atau oven tanpa pendampingan pasar. Bantuan barang tidak otomatis membuat masyarakat sejahtera. Yang dibutuhkan adalah pasar, modal, pendampingan dan kepastian usaha,” tegasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti keluhan nelayan di Bone terkait anjloknya harga rumput laut. Sementara masyarakat Toraja dan Wajo meminta pengembangan sektor pariwisata yang lebih nyata dan tidak berhenti pada seminar atau kegiatan seremonial.

Gerindra mendorong Pemprov Sulsel membangun sistem off-taker atau penjamin pasar untuk memperkuat posisi tawar petani dan nelayan sekaligus menjaga harga hasil produksi masyarakat.

Program pasar murah yang diusulkan masyarakat di Lajangiru, Totaka dan Tamarunang juga diminta dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, pemerintah diminta memperluas akses permodalan bagi UMKM produktif, khususnya kelompok perempuan dan ibu rumah tangga, melalui skema KUR dan program pembiayaan lainnya sesuai ketentuan.

Patudangi menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan Fraksi Gerindra dalam mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dalam pembahasan anggaran.

“APBD Provinsi Sulawesi Selatan harus berpihak kepada rakyat yang membutuhkan kepastian. APBD bukan sekadar angka, tetapi harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menegaskan Fraksi Gerindra akan mengawal setiap kebijakan pemerintah provinsi dan meminta agar empat persoalan strategis tersebut mendapatkan respons konkret.

“Jika Pemerintah Provinsi gagal merespons empat catatan kritis ini, Fraksi Gerindra tidak akan ragu memberikan catatan keras dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD tahun anggaran berikutnya,” pungkas Patudangi.(*)