MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Saharuddin, membacakan pemandangan umum Fraksi PPP terkait hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026.

Dalam penyampaiannya, Saharuddin mengatakan hasil turun lapangan pada 22–29 Juli 2026 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurutnya, reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota DPRD, tetapi merupakan instrumen pengawasan untuk mengukur sejauh mana keberadaan dan kinerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Fraksi PPP mencatat tiga persoalan mendasar yang ditemukan dalam pelaksanaan reses.

Pertama, adanya ketimpangan antara perencanaan APBD dengan realitas di lapangan. Saharuddin menyebut masih terdapat jarak yang cukup lebar antara program yang direncanakan SKPD dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

” Banyak aspirasi mendasar seperti perbaikan jalan poros, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, dan perbaikan drainase cegah banjir selalu berulang dari reses ke reses. Ini menandakan perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis pada masalah riil masyarakat,” kata Saharuddin saat menyampaikan semua hasil reses anggota fraksi PPP, Senin (31/8).

Kedua, Fraksi PPP menyoroti lemahnya ketepatan sasaran bantuan sosial dan program kebijakan pemerintah.

Dari berbagai daerah, masih ditemukan keluhan terkait ketidakakuratan data penerima bantuan sosial seperti PKH, BPJS PBI dan Bedah Rumah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan salah sasaran akibat lemahnya koordinasi pendataan.

Fraksi PPP juga menilai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata menjangkau desa-desa pelosok.

Ketiga, Fraksi PPP menyoroti infrastruktur dasar pertanian dan ketahanan pangan yang masih menghadapi berbagai persoalan.

Di tengah narasi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, petani masih dihadapkan pada kelangkaan pupuk bersubsidi, krisis air dan pompanisasi saat kemarau, kekeringan yang memicu gagal panen, serta minimnya alat dan mesin pertanian.

“Kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji tiga kilogram serta antrean solar pun kian mencekik perekonomian warga,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PPP mendorong pemerintah memperkuat perhatian terhadap sektor pertanian, irigasi dan ketahanan pangan.

Aspirasi yang dihimpun mencakup bantuan hand tractor, cultivator, combine harvester, tangki hand sprayer listrik, hingga pompa air bagi daerah yang terdampak kekeringan.

PPP juga meminta jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi secara lancar dan adil serta penyaluran bantuan bibit berkualitas seperti padi, jagung, kentang dan durian secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Di sektor infrastruktur, PPP mendorong percepatan pembangunan jalan usaha tani, embung, sumur bor, rehabilitasi bendungan, serta jaringan irigasi tersier dan perpipaan.

Perbaikan jalan dan jembatan juga menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat, termasuk pengaspalan, pelebaran dan penambalan ruas jalan provinsi yang rusak serta perbaikan jembatan penghubung antarwilayah.

Untuk pengendalian banjir, Fraksi PPP mendorong normalisasi sungai, pembangunan bronjong kawat serta perbaikan dan pengerukan saluran drainase di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Di sektor ekonomi kreatif, UMKM dan kesejahteraan sosial, PPP mendorong bantuan modal usaha, sarana dan alat kerja serta pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, pemuda dan Karang Taruna.

Fraksi PPP juga meminta pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dan solar bersubsidi diperketat agar tidak terjadi kelangkaan maupun permainan harga di tingkat pangkalan dan pengecer.

Sementara di sektor pendidikan, keagamaan, olahraga dan kebudayaan, aspirasi masyarakat meliputi bantuan renovasi dan pembangunan masjid, sarana prasarana pondok pesantren, bantuan alat musik qasidah, insentif guru mengaji, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, hingga penambahan ruang kelas dan rehabilitasi sekolah.

Saharuddin menegaskan seluruh aspirasi hasil reses tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan.

“Harapan besar masyarakat adalah agar kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.(*)