MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar I, Drs. H. A. Kadir Halid,, menggelar kegiatan Reses/Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025/2026 di Jalan Sungai Limboto Lorong 55, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (22/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan keamanan lingkungan, perbaikan fasilitas ibadah, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menanggapi aspirasi warga, Kadir Halid menyatakan akan memperjuangkan kelanjutan program pemasangan CCTV di kawasan permukiman yang dinilai rawan terhadap kenakalan remaja dan gangguan keamanan.

“Khususnya di Jalan Sungai Limboto ini sering terjadi kerawanan. Warga meminta agar program pengadaan CCTV dilanjutkan, termasuk bantuan pemasangan portal di jalan ini,” ujarnya.

Ia juga menyatakan siap membantu pengadaan portal di Jalan Sungai Limboto sebagai langkah meningkatkan keamanan lingkungan. Menurutnya, portal tersebut dapat ditutup pada malam hari untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan.

“Saya akan membantu pengadaan portal yang ada di Jalan Sungai Limboto,” tegasnya.

Selain persoalan keamanan, warga juga mengusulkan bantuan untuk perbaikan masjid di kawasan Sungai Pareman. Kadir Halid memastikan usulan tersebut akan ditinjau untuk melihat kebutuhan yang dapat dibantu melalui program pemerintah.

“Nanti akan kita tinjau apa saja yang perlu kami bantu untuk perbaikan masjid yang ada di Sungai Pareman,” katanya.

Tak hanya itu, perhatian terhadap pengembangan UMKM juga menjadi salah satu topik dalam dialog. Kadir Halid menilai para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro di wilayah tersebut perlu mendapatkan dukungan agar usahanya semakin berkembang.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialogis. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, sekaligus berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan di tingkat provinsi.(*)