JAKARTA, LINGKARNEWS CO.ID– Hari lahir Pancasila kembali digelar hari ini, Senin (1/6/2026) oleh seluruh masyarakat di tanah air. Pejabat dan aparat sipil negara di berbagai daerah mengikuti upacara secara khidmat di lapangan kantor-kantor pemerintah.

Di tengah euforia peringatan hari lahir Pancasila ini, anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, Dr Hj Meity Rahmatia mengingatkan agar peristiwa ini bukan sekadar seremoni belaka. Ia berharap menjadi momentum penghayatan kembali nilai-nilai 5 Sila yang memiliki tujuan mulia, menciptakan kehidupan bernegara yang berketuhanan, bersatu, berperikemanusiaan, adil, Sejahtera, dan demokratis.

“Peringatan ini bukan seremoni saja. Saya berharap, tiap elemen bangsa, masyarakat sebagai warga negara, pejabat, aparatur-aparatur sipil negara, agar menghayati kembali 5 sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Lima prinsip ini adalah rangkuman dari semua tujuan ideal berdirinya sebuah negara yang bila dipraktikkan dalam mengelola negara ini, insya Allah, bangsa Indonesia akan benar-benar hidup sejahtera,” jelasnya.

Meity yang duduk di Komisi XIII DPR RI itu lalu mengaitkan pula hari lahir Pancasila dengan masalah kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Terutama di Kota Makassar.
Menurutnya, mata rantai kekerasan ini seakan tidak putus sehingga perlunya menanamkan dengan kuat budaya anti kekerasan sejak dini di tengah masyarakat.

Pendidikan di sekolah-sekolah, kata Meity, diantaranya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pesan kuat anti kekerasan sebagaimana termaktub jelas dalam Sila pertama dan kedua.

“Negara kita berketuhanan yang artinya mengakui keyakinan agama masyarakat Indonesia. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Agama mengajarkan anti kekerasan. Dalam Islam, membunuh satu nyawa manusia tanpa hak sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Agama ini mengajarkan rasa sabar yang tinggi, saling menyanyangi dan mencintai sesama umat manusia. Islam juga mengajarkan perlindungan bagi perempuan dan anak secara maksimal,” jelas politisi yang juga dikenal sebagai anggota MPR RI tersebut.

Meity yang bermitra dengan Kementerian dan lembaga terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia di DPR RI itu mengaku, dirinya saat ini kembali gencar berbicara soal perlindungan perempuan dan anak. Ia merasa terpukul dengan terjadinya kasus penyekapan dan pemerkosaan mahasiswa asal Kalimantan di Makassar pada Mei 2026 lalu.

Dan terakhir, yaitu kasus pembunuhan dan kekerasan seksual pada anak umur 12 tahun, usia sekolah dasar oleh pelaku yang masih remaja (19) pada Rabu (27/5/2026).
Meity berharap, pendidikan anti kekerasan sebagai budaya yang diwariskan dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia, diajarkan lebih banyak di dunia pendidikan dasar.

“Kita dalam kondisi darurat kekerasan pada perempuan dan anak. Ada banyak faktor pemicunya, diantaranya masalah ekonomi. Tapi dunia digital yang berkembang pesat sebagai sumber informasi dari semua aspek juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dan penyimpangan sosial masyarakat, terutama generasi muda kita,” pungkasnya.(*)