MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Selatan menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Mahmud, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2027 di rapat paripurna DPRD Sulsel, Kamis (5/11/2026).
Mahmud meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih berhati-hati dalam menetapkan target pendapatan, terutama setelah evaluasi kinerja anggaran tahun 2025 menunjukkan realisasi belanja hanya mencapai sekitar 90 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 84 persen.
Menurut Mahmud, kenaikan target pendapatan dan belanja daerah dalam postur RAPBD 2027 perlu disertai perhitungan yang terukur serta penjelasan mengenai sumber penerimaan.
NasDem mencatat target PAD tahun 2027 meningkat sekitar Rp2 triliun atau 44,9 persen dibandingkan realisasi PAD tahun 2025. Kenaikan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat capaian penerimaan sebelumnya belum memenuhi target.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta penjelasan pemerintah terkait selisih sekitar Rp10,4 triliun antara total pendapatan dengan akumulasi PAD dan Transfer ke Daerah (TKD).
Pemerintah diminta menjelaskan secara terperinci klasifikasi sumber pendapatan tersebut.
Mahmud menegaskan, peningkatan kapasitas fiskal harus benar-benar berdampak terhadap kesehatan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan, bukan sekadar terlihat dari besarnya angka belanja daerah.
Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi NasDem turut menyampaikan lima catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertama, kehati-hatian dalam proyeksi pendapatan dan belanja.
NasDem mengingatkan agar pengalaman realisasi anggaran tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan target penerimaan daerah.
Target pendapatan tidak boleh terlalu optimistis tanpa didukung basis potensi yang terukur. Proyeksi yang tidak realistis berisiko menekan kas daerah dan menyebabkan tertundanya kewajiban pembayaran.
Karena itu, pemerintah diminta menyampaikan rincian asumsi penerimaan serta strategi peningkatan PAD yang dapat mendukung pencapaian target.
Kedua, proporsionalitas anggaran OPD dan konsistensi terhadap RPJMD.
Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan perbedaan alokasi anggaran antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dengan mempertimbangkan beban pelayanan serta kontribusinya terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan.
NasDem juga meminta adanya matriks keterkaitan delapan prioritas pembangunan, program kegiatan OPD, alokasi anggaran, dan indikator hasil.
Proporsionalitas anggaran bukan berarti setiap OPD mendapatkan alokasi yang sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat pembangunan.
Ketiga, komprehensivitas tindak lanjut hasil reses DPRD Sulsel.
Aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan diverifikasi oleh dinas terkait diminta untuk ditindaklanjuti secara transparan.
Pengakomodasiannya harus mempertimbangkan kewenangan, kelayakan teknis, dokumen perencanaan, serta kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah juga diminta menyampaikan jumlah dan nilai usulan yang diakomodasi, ditunda, maupun tidak diakomodasi beserta alasan yang jelas.
“Hasil reses merupakan suara masyarakat, tentunya bukan kepentingan pribadi anggota DPRD,” tegas Mahmud.
Keempat, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai realisasi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan komponen perhitungan yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk pemotongan dalam masa penyesuaian.
Struktur belanja daerah diharapkan tetap menjaga ruang fiskal untuk pelayanan dasar, pembangunan produktif, dan peningkatan belanja modal.
Kelima, evaluasi kinerja OPD dan penguatan sistem manajemen berbasis indikator.
Fraksi NasDem meminta Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD beserta jajaran pelaksananya.
Selain itu, percepatan pengisian jabatan definitif juga menjadi perhatian, dengan tetap mengacu pada peraturan, sistem merit, kompetensi, integritas, rotasi, dan rekam jejak.
Jabatan pelaksana tugas (Plt), termasuk pada sektor pendidikan, juga diminta untuk dievaluasi agar akuntabilitas dan kesinambungan program pemerintahan tetap terjaga.
Melalui lima catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap penyusunan APBD Sulsel 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan.(*)


Leave a Reply