Fraksi PKS Minta Pemprov Sulsel Lebih Cermat Tetapkan Target Pendapatan RAPBD 2027

MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan fokus dan ukuran keberhasilan yang jelas terhadap delapan prioritas pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Nur Hasbiah Main, S.Sos., M.A.P., saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel pada 4 November 2026.

Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyambut baik tema pembangunan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fraksi PKS juga mengapresiasi delapan prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hilirisasi pertanian, kemandirian desa, transformasi digital hingga mitigasi bencana.

Namun, PKS mengingatkan pemerintah agar menetapkan fokus yang jelas dalam pelaksanaan seluruh prioritas tersebut.

“Semakin banyak prioritas yang ditetapkan, semakin besar risiko tidak ada satupun yang terlaksana secara optimal,” demikian salah satu catatan Fraksi PKS dalam pemandangan umum tersebut.

Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan hierarki dan urutan kepentingan dari delapan prioritas pembangunan tersebut, termasuk strategi memastikan seluruh program dapat berjalan efektif di lapangan.

Selain prioritas pembangunan, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap proyeksi pendapatan daerah yang dipatok lebih dari Rp10,8 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp6,8 triliun.

Fraksi PKS mempertanyakan dasar perhitungan target tersebut, mengingat realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir kerap tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

“Pemerintah diminta menunjukkan dasar perhitungan yang objektif,” menjadi salah satu penekanan Fraksi PKS terhadap proyeksi pendapatan daerah 2027.

Menurut Fraksi PKS, target pendapatan yang terlalu optimistis dan tidak tercapai berpotensi memicu pemangkasan belanja di tengah tahun anggaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kebijakan fiskal nasional yang dapat memengaruhi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sepanjang 2027.

Terkait rencana belanja modal yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap komitmen pemerintah dalam investasi infrastruktur.

Meski demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang telah berkembang, tetapi juga menjangkau kabupaten dan daerah tertinggal.

Fraksi PKS menilai pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antardaerah perlu menjadi perhatian agar manfaat belanja modal dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Pada bagian penutup, Fraksi PKS menyambut ajakan Gubernur Sulsel untuk bersama-sama menjaga stabilitas APBD agar dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Fraksi PKS juga menegaskan pentingnya hubungan kerja yang saling mendukung sekaligus mengawasi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Fraksi PKS menyatakan siap menjalankan fungsi penganggaran secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

“Fraksi PKS berharap proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.”tutupnya.(*)

Leave a Reply