Pengadaan Obat Terkendala Rekening Bank, DPRD Minta Kelonggaran Pemprov: Ini Menyangkut Nyawa

MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Persoalan administrasi perbankan yang menghambat pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di Sulawesi Selatan menjadi perhatian khusus Komisi E DPRD Sulsel.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan agar persoalan tersebut segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan sejumlah penyedia obat, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes., serta perwakilan penyedia obat, Yohannes Barapadang dari PT Parit Padang Global.

Pembahasan difokuskan pada kendala pengadaan dan pembayaran obat yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Fadli Ananda, menegaskan persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi dan aturan perbankan. Menurutnya, ketersediaan obat berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah jenis obat tertentu untuk ibu hamil yang harus selalu tersedia dan siap digunakan ketika dibutuhkan.

Karena itu, Fadli meminta pemerintah daerah memberikan kemudahan pembayaran kepada penyedia agar distribusi obat tidak terganggu.

“Kita tetap menjalankan aturan dari pemerintah daerah, tetapi kita memberikan tenggang waktu mungkin kepada penyedia,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, pihak Dinas Kesehatan menjelaskan empat persoalan yang menjadi kendala pengadaan obat. Di antaranya persoalan rekening Bank Sulselbar Syariah, kebijakan internal perusahaan terkait penggunaan rekening konvensional, surat edaran tertanggal 4 Juni 2026 yang belum masuk dalam proses negosiasi e-Katalog, serta kebijakan perbankan dari pihak distributor.

BACA JUGA :  Fauzi Andi Wawo Pimpin Rapat Banggar DPRD Sulsel Bahas APBD 2027, Pastikan Anggaran Berpihak kepada Rakyat

Kendala tersebut terutama dialami sejumlah perusahaan farmasi multinasional yang memiliki kebijakan internal tersendiri dalam menentukan rekening transaksi.

Akibatnya, meskipun penyedia telah melaksanakan kewajiban pengiriman barang, proses pembayaran masih menghadapi hambatan administrasi.

“Obatnya sudah ada tapi kami tidak salurkan kepada 24 Kabupaten kota karena tidak mau ada persoalan kedepannya karena belum dilakukan pembayaran,” tegasnya.

Sementara Perwakilan penyedia obat, Yohannes Barapadang dari PT Parit Padang Global, menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam memenuhi ketentuan rekening yang dipersyaratkan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, sistem transaksi melalui e-Katalog tidak memberikan banyak pilihan bagi penyedia ketika menghadapi ketentuan tersebut.

“Di e-Katalog itu tidak ada opsi lain, hanya menolak atau menerima,” jelas Yohannes.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap ingin berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan obat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami sangat ingin ambil bagian. Dari sisi kemanusiaan, kami tidak bicara bisnis,” tegasnya.

“Akan tetapi perusahaan kami di pusat tidak bisa lagi membuka rekening baru termasuk rekening BPD Syariah karena kami sudah memiliki bank BPD, ini aturan perusahaan kami bukan hanya Syariah tapi bank apapun itu tidak bisa lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Yeni Rahman turut menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berdampak pada kelancaran distribusi obat dan pelayanan kesehatan masyarakat.

BACA JUGA :  Pasar Jompie Parepare Sepi, Ketua Komisi B Minta Pemprov Sulsel Optimalkan Aset Tingkatkan PAD

Komisi E DPRD Sulsel juga mempertanyakan kemungkinan penggunaan distributor alternatif apabila penyedia yang ada tidak dapat memenuhi persyaratan rekening perbankan pemerintah daerah.

Dalam penjelasan pada rapat, disampaikan bahwa tidak semua jenis obat memiliki distributor alternatif. Beberapa perusahaan farmasi menunjuk langsung satu distributor untuk menyalurkan produk tertentu.

Dengan demikian, terdapat jenis obat yang hanya dapat diperoleh melalui distributor tunggal. Sementara untuk produk lainnya masih tersedia beberapa distributor atau wholesaler yang dapat menjadi alternatif.

Pembayaran Dipermudah hingga Akhir 2026

Sebagai tindak lanjut pembahasan, RDP Komisi E DPRD Sulsel menghasilkan kesimpulan terkait penyelesaian persoalan pembayaran penyedia obat.

Fadli Ananda menyampaikan bahwa pembayaran kepada penyedia yang telah memenuhi kewajiban pengiriman obat diminta untuk dipermudah hingga akhir 2026.

Sementara mulai 2027, seluruh penyedia diharapkan sudah mengikuti kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan terkait penggunaan rekening perbankan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kemudahan tersebut diharapkan menjadi solusi sementara agar persoalan administrasi tidak menghambat proses pembayaran maupun kelanjutan pengadaan obat.

Komisi E juga berharap Dinas Kesehatan dan seluruh penyedia tetap menjaga koordinasi agar distribusi obat ke 24 kabupaten/kota dapat berjalan lancar.

Dewan menegaskan ketersediaan obat, terutama obat-obatan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat dan untuk ibu hamil, harus menjadi perhatian serius.

Sebab, keterlambatan ketersediaan obat bukan sekadar persoalan administrasi atau bisnis, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien dan nyawa seseorang.(*)

Leave a Reply