MAKASSAR, LINGKARNEWS.CO.ID – Legislator PAN DPRD Sulawesi Selatan, Hj Asni, memperjuangkan penanganan kebocoran Bendungan Larandu yang berada di daerah pemilihannya yang terletak di kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
Bendungan tersebut mengalami kebocoran dan penyempitan sehingga warga terpaksa melakukan penanganan sementara menggunakan karung pasir sambil menunggu perbaikan permanen.
Persoalan tersebut dibahas Hj Asni dalam rapat bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (19/11).
Dalam rapat itu, Hj Asni mempertanyakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan bendungan. Ia menilai penanganan yang hanya bersifat sementara tidak akan menyelesaikan persoalan secara maksimal.
“Kalau hanya perbaikan sementara tidak bisa maksimal,” ujar Hj Asni saat membahas kondisi bendungan tersebut.
Ia kemudian mempertanyakan besaran anggaran yang dibutuhkan agar kerusakan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Berapa sebenarnya anggaran dibutuhkan untuk perbaikan itu?” tanyanya.
Hj Asni menjelaskan, persoalan tersebut telah diperjuangkan melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, berdasarkan penjelasan pihak PSDA, Bendungan Larandu saat ini sedang dalam proses pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.
“Sudah kita perjuangkan untuk di anggarkan oleh Pemprov. Tapi katanya orang PSDA bendungan proses pengalihan kewenangan Pemda ,” ungkapnya.
Pengalihan tanggung jawab itu berimplikasi pada kewenangan penganggaran. Setelah proses tersebut berlaku, penanganan Bendungan Larandu tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski demikian, Hj Asni tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang agar persoalan bendungan tersebut mendapat penanganan permanen.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan yang mencakup wilayah Luwu, ia berkepentingan mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Apalagi, kebocoran yang terus melebar berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan.
Saat ini, warga masih mengandalkan karung pasir sebagai langkah darurat untuk menahan kebocoran. Karena itu, kepastian penanganan permanen menjadi penting agar kerusakan tidak semakin parah dan keselamatan warga tetap terlindungi.(*)


Leave a Reply