SIDRAP, LINGKARNEWS CO.ID – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (5/11/2026), di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Rakor yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat integritas serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Sejumlah hal dibahas, terutama langkah pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Rakor tersebut juga diikuti para bupati, wali kota, ketua DPRD, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Selatan.
Bupati Syaharuddin Alrif hadir bersama Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Inspektur Daerah Mustari Kadir, Kepala Bapenda Rohady Ramadhan, Kepala BKAD Sunandar Priyoatmojo, Kepala Bapperida Herwin, Kepala Biciptapera Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, Sekretaris DPRD Andi Kaimal, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sirajuddin.
Keikutsertaan Bupati Sidrap bersama jajaran pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi, di antaranya pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menjadikan integritas dan pencegahan korupsi sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.(*)


Leave a Reply