Wakil Bupati Nurkanaah Serahkan Ranperda APBD 2027 ke DPRD Sidrap

SIDRAP, LINGKARNEWS CO.ID— Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sidrap, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sidrap di Aula Kantor DPRD Sidrap. Selain Ranperda APBD 2027, turut diserahkan dua Ranperda inisiatif DPRD untuk dibahas bersama pihak eksekutif.

Kedua Ranperda inisiatif DPRD tersebut masing-masing tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan undangan lainnya.

BACA JUGA :  Dari Panen Padi hingga Distribusi ke Jakarta, Bima Arya Lihat Langsung Kekuatan Pangan Sidrap

Dalam kesempatan tersebut, Nurkanaah membacakan penjelasan Bupati Sidrap terkait tiga Ranperda yang diserahkan untuk dibahas lebih lanjut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian serta kepekaan dalam menindaklanjuti usulan pembahasan ketiga Ranperda tersebut.

Khusus Ranperda APBD 2027, Nurkanaah menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, termasuk kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, serta tanggung jawab.

BACA JUGA :  Sidrap Borong 63 Penghargaan, Bukti Kolaborasi di Era Kepemimpinan Syaharuddin Alrif

“Selain itu, penyusunan APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.

Ia berharap penjelasan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bahan bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk membahas ketiga Ranperda secara komprehensif.

“Kami berharap seluruh Ranperda ini dapat dibahas dengan baik sehingga pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berharap ketiga produk hukum tersebut nantinya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidrap.(*)

Leave a Reply