MAKASSAR LINGKARNEWS CO.ID — Ketua KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Vonny saat menjadi salah satu pemateri dalam Seminar Nasional Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Senin (12/10/2026).

Seminar nasional yang mengusung tema “Siapa yang Mengawasi Kekuasaan? Mata Rakyat: Memastikan Keadilan” tersebut berlangsung di Ruang Senat, Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus II UIN Alauddin Makassar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan DPR RI, KNPI, dan akademisi, serta dihadiri jajaran pimpinan universitas dan fakultas, dosen, staf, dan mahasiswa.

Dalam pemaparannya, Vonny yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan publik.

Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan. Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan pendapat apabila menemukan program pemerintah yang masih perlu dikoreksi atau diperbaiki.

“Kalau ada program pemerintah yang masih perlu dikoreksi atau diperbaiki, silakan sampaikan apa yang menjadi masukan dan kritik. Kami sangat membuka diri terhadap masukan tersebut, tetapi mohon disampaikan dengan data dan ide yang lebih baik,” ujar Vonny.

Ia menegaskan, keterbukaan terhadap kritik diperlukan agar pemerintah dapat terus memperbaiki pelaksanaan program dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Vonny juga secara khusus mendorong kalangan kampus dan akademisi untuk mengambil bagian dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki kapasitas intelektual dan keilmuan yang dapat berkontribusi melalui kajian, penelitian, serta rekomendasi kebijakan berbasis data.

Ia berharap pemikiran akademik dari kalangan perguruan tinggi dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai program pembangunan nasional.

“Terutama pihak kampus dan akademisi, silakan sampaikan segala masukannya berdasarkan data dan hasil pemikiran akademik. Apa yang kira-kira bisa diperbaiki dan apa yang lebih baik untuk program-program di Indonesia,” katanya.

Sebagai Ketua KNPI Sulawesi Selatan sekaligus kader Partai Gerindra yang bertugas di DPRD Sulsel, Vonny menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan secara objektif, disertai data, serta menawarkan gagasan perbaikan.

Menurutnya, pembangunan Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, pemuda, hingga kalangan akademisi.

“Bapak Presiden sendiri dan kami sebagai kader Gerindra tentunya berharap kita bisa bersama-sama membangun Indonesia,” tutupnya.

Melalui seminar nasional tersebut, pembahasan mengenai siapa yang mengawasi kekuasaan menjadi ruang refleksi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan, menyampaikan kritik, dan memastikan kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.(*)