MAKASSAR, LINGKARNEWS. CO.ID — Kontraktor pelaksana Paket 6 Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta penutupan akses secara full di ruas Pamanjengan-Moncongloe untuk mempercepat pengerjaan proyek.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel yang mengundang seluruh kontraktor pelaksana Paket MYP 1 hingga 6. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Kamis (1/10).
Paket 6 MYP Sulsel Tahun 2026–2027 mencakup pembangunan dan preservasi sejumlah ruas jalan strategis, termasuk ruas Batas Kota Makassar-Pamanjengan-Benteng Gajah di Kabupaten Maros. Salah satu bagian pekerjaan mencakup ruas Jalan Moncongloe sepanjang sekitar 9,3 kilometer.
Nilai anggaran Paket 6 MYP tersebut berada pada kisaran Rp239,7 miliar hingga Rp278,6 miliar dengan beberapa ruas jalan termasuk ruas Toraja.
GS Paket 6 MYP, Muhammad Amin Hamid, mengatakan penutupan akses secara full diperlukan agar pengerjaan dapat dilakukan lebih cepat.
Menurutnya, jika pekerjaan dilakukan dengan sistem buka-tutup, penyelesaian proyek diperkirakan baru dapat dilakukan hingga pertengahan Desember. Sementara jika jalan ditutup secara full, pekerjaan ditargetkan rampung pada akhir November.
“Kalau saya bekerja hanya buka-tutup, itu bisa selesai nanti bulan 12, sampai pertengahan bulan 12. Tetapi kalau ditutup, kita bisa selesai apabila ditutup akhir bulan 11,” kata Amin.
Ia menjelaskan, penutupan jalan secara full tidak berarti seluruh akses masyarakat dihentikan. Warga yang tinggal di kawasan perumahan dan masyarakat sekitar akan tetap dapat diberikan akses, termasuk bagi pengendara sepeda motor.
Amin juga menyebut pihaknya telah mengusulkan agar surat permohonan penutupan jalan diteruskan kepada Polsek dan Kecamatan.
Menurutnya, apabila jalan tidak ditutup secara full, kendaraan pengangkut material timbunan tetap melintas sehingga kemacetan sulit dihindari dan menghambat pengerjaan pada siang hari.
“Kalau tidak ditutup full, kendaraan mobil truk pengangkut tanah timbunan tetap akan lewat serta pengguna jalan lainnya. Jadi kemacetan tidak bisa dihindarkan,” ujarnya.
Amin menambahkan, percepatan pengerjaan diperlukan agar proyek segera diselesaikan dan masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan yang memadai.
“Ini program prioritas pak Gubernur yang harus segera dirampungkan agar masyarakat bisa menikmati fasilitas jalan yang nyaman dan aman,” katanya.
Selain kendala teknis, Amin mengatakan pihaknya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi proyek. Aktivitas ekonomi di kawasan ruko disebut ikut terdampak akibat pengerjaan jalan.
“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat sekitar bahwa perekonomian sekitar ruko, pendapatan menurun drastis karena dampak dari pengerjaan jalan. Sehingga harus dikebut pengerjaannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, H. Havid Fasha, menyoroti belum terealisasinya penutupan akses secara full yang sebelumnya telah dijadwalkan.
Menurut Havid, penutupan tersebut menjadi salah satu kendala yang memengaruhi percepatan pengerjaan Paket 6 MYP.
“Sudah dibuatkan jadwal bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian ada penutupan. Sampai sekarang belum terjadi. Itu yang menjadi kendala,” kata Havid.
Ia menyebut, berdasarkan rencana awal, pengerjaan seharusnya dapat rampung sebelum akhir Oktober. Namun, apabila penutupan full tidak segera dilakukan, penyelesaian proyek berpotensi bergeser hingga Desember.
“Seharusnya kan belum akhir bulan Oktober sudah rampung. Ini kalau tidak ditutup, mungkin di Desember, Desember akhir,” ujarnya.
Havid menegaskan, penutupan full akan memberikan ruang bagi kontraktor untuk meningkatkan intensitas pengerjaan sehingga proyek jalan dapat dipercepat.
“Kalau ditutup full ini, lebih cepat pekerjaan jalan,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak pengerjaan proyek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya toko-toko yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.
“Pedagang sudah berteriak. Itu masalah toko-toko, omzetnya turun. tapi ini adalah dampak dari pembangunan kita,” ujar Havid.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat mendukung percepatan pengerjaan sehingga proyek segera selesai dan aktivitas masyarakat maupun perekonomian di sekitar kawasan dapat kembali berjalan normal.(*)

Leave a Reply