MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggaran pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan menjadi sorotan Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Ahmad Fauzan Guntur.

Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Rabu (23/9/2026), dalam pembahasan anggaran.

Ahmad Fauzan Guntur menyoroti pemangkasan anggaran yang cukup signifikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia menyebut, salah satu anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4,4 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp750 ribu. Menurutnya, jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya menyeberang ke pulau.

“Dari Rp4,4 miliar menjadi Rp750 ribu. Karena komponennya kurang, tidak cukup, akhirnya yang kita sisakan Rp750 ribu. Untuk menyeberang kapal saja tidak cukup,” kata Ahmad Fauzan Guntur.

Selain itu, terdapat anggaran lain yang sebelumnya mencapai sekitar Rp12,48 miliar dan setelah dilakukan penyesuaian hanya tersisa sekitar Rp100 juta.

Menurut Fauzan, kondisi tersebut perlu menjadi catatan pimpinan karena pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan juga merupakan bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, kebutuhan pelayanan kesehatan mereka tidak boleh dibedakan atau mendapat perlakuan diskriminatif.

“Masyarakat pulau juga masyarakat Sulawesi Selatan. Mereka juga punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada perlakuan yang diskriminatif terhadap masyarakat yang ada di pulau,” tegasnya.

Fauzan berharap penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk biaya dan akses untuk menjangkau pulau-pulau.

“Ini mungkin menjadi catatan pimpinan untuk kita, terkait dengan pelayanan kesehatan juga jaminan kesehatan masyarakat di pulau,” ujarnya.(*)