MAKASSAR,LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Selatan, Andi Patarai Amir, menerima aksi demonstrasi dari berbagai koalisi mahasiswa yang menyuarakan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Selatan.

Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Sulsel. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait sulitnya masyarakat mendapatkan BBM serta menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel yang memberlakukan sistem ganjil-genap bagi kendaraan saat melakukan pengisian BBM bersubsidi.

Kebijakan tersebut juga banyak mendapat penolakan dari masyarakat, terutama pengemudi ojek online yang menilai aturan ganjil-genap dapat menghambat aktivitas mereka dalam mencari nafkah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Patarai Amir menegaskan bahwa kebijakan ganjil-genap yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel hanya bersifat sementara.

“Ganjil-genap ini sifatnya sementara, sambil kita menunggu kondisi kembali stabil,” katanya. Senin (14/9).

Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penambahan kuota BBM bersubsidi.

Koordinasi tersebut dilakukan dengan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan harapan pasokan BBM di Sulsel dapat segera kembali normal.

“Pemerintah provinsi sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penambahan kuota melalui BPH Migas dan Kementerian ESDM,” ujarnya.

Andi Patarai juga menjelaskan mekanisme yang diberlakukan dalam sistem ganjil-genap. Masyarakat yang kondisi BBM kendaraannya sudah sangat menipis tetap dapat melakukan pengisian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau BBM motor sudah tinggal satu strip, masyarakat bisa melakukan pengisian,” jelasnya.

Ia menegaskan, penerapan ganjil-genap bukan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan sebagai langkah sementara untuk mengurai antrean dan menjaga ketersediaan BBM hingga kondisi pasokan kembali stabil.

Andi Patarai memastikan DPRD Sulsel akan terus mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait persoalan kelangkaan BBM, termasuk mendorong pemerintah agar penambahan kuota segera terealisasi.(*)