MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKB, Haji Musakkar, mendesak pemerintah mencabut aturan pembelajaran daring dan mengembalikan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU di Makassar yang dinilai mulai terurai dan kembali normal.

Menurut Haji Musakkar, kebijakan pembelajaran daring sebelumnya diberlakukan sebagai salah satu langkah untuk membantu mengurai kepadatan dan antrean kendaraan akibat persoalan BBM.

Namun, jika kondisi antrean BBM sudah normal, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan sekolah daring.

“Kalau sudah normal, apa yang ditunggu? Aturan dibuat untuk mengatur masyarakat. Sedangkan sekarang sudah bagus, ya cabut saja aturannya,” kata Haji Musakkar.

Ia menilai pembelajaran daring juga tidak mudah diterapkan bagi seluruh siswa. Sebagian anak, kata dia, belum terbiasa mengikuti proses pembelajaran secara daring.

“Sekarang ada anak-anak, termasuk cucu saya itu daringnya cuma 10 menit, setelah itu dia main. Karena dia tidak terbiasa,” ujarnya.

Haji Musakkar menegaskan, apabila tujuan pemberlakuan sekolah daring untuk membantu mengurai antrean BBM sudah tercapai, maka kebijakan tersebut seharusnya segera dievaluasi dan dihentikan.

“Kalau saya gubernur, hari ini pun saya cabut. Apa yang ditunggu,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu mengambil kebijakan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat untuk mengatasi situasi tertentu tetap diberlakukan ketika kondisi sudah membaik.

Menurutnya, penerapan sistem ganjil-genap selama beberapa hari terakhir juga mulai menunjukkan hasil dalam mengurai antrean kendaraan di SPBU.

“Terbukti sudah dua-tiga hari dia aturkan, sudah terurai semua antrean. Jadi kita juga harus support,” katanya.

Karena itu, Haji Musakkar menilai siswa sudah seharusnya kembali mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

“Jadi anak sekolah bisa dimasukkan kembali,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah tetap mengawasi distribusi BBM agar kondisi yang mulai normal dapat dipertahankan, sekaligus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sektor pendidikan dan aktivitas masyarakat lainnya.(*)