MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memprioritaskan anggaran pembebasan lahan pembangunan Stadion Sulsel dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang, menegaskan persoalan pembebasan lahan merupakan isu yang harus terus mendapat perhatian dan segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Berdasarkan arahan internal fraksi, isu pembebasan lahan adalah hal yang perlu selalu diteliti dan disikapi. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mengusulkan dengan tegas agar anggaran pembebasan lahan pembangunan Stadion Sulawesi Selatan segera dimasukkan dan direalisasikan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” tegas Firmina saat membacakan pemandangan umum fraksinya. Jumat (11/9).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunda pembayaran hak warga yang lahannya terdampak pembangunan. Penyelesaian pembebasan lahan dinilai penting demi kelancaran pembangunan infrastruktur olahraga yang menjadi salah satu kebanggaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain pembebasan lahan stadion, Fraksi Gerindra turut menyoroti potensi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Firmina meminta Pemprov Sulsel lebih proaktif memasukkan program infrastruktur dan mitigasi bencana sebagai prioritas daerah. Hal tersebut dinilai dapat memperkuat fasilitas publik sekaligus mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Fraksi Gerindra juga mengkritisi kondisi Sulawesi Selatan yang dinilai membutuhkan langkah cepat pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.

Firmina mengingatkan agar setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada data yang telah diverifikasi dan dilakukan cross-check secara menyeluruh.

“Kami sepakat bahwa data itu di-crosscheck betul. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik agar pemerintah provinsi dan DPRD dapat bekerja sama untuk mengatasi persoalan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar tidak muncul perbedaan informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

Dalam pengelolaan belanja daerah, Fraksi Gerindra mendukung prinsip money follow program. Fraksi juga menyatakan akan mengawal secara ketat pengeluaran pembiayaan, khususnya pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SME sebesar Rp134 miliar.

Menurut Firmina, pembayaran tersebut harus dipastikan berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengawal dan bersinergi dengan eksekutif. Kami mendukung langkah-langkahnya dan akan mengusulkan kembali secara tegas untuk stabilitas dan optimalisasi APBD Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Fraksi Gerindra selanjutnya menunggu tanggapan dan klarifikasi Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran pemerintah daerah terhadap sejumlah catatan yang disampaikan dalam pemandangan umum tersebut.

“Terus bergerak untuk Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera,” tutup Firmina.(*)