MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Rabu (26/8/2026). Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulsel sekaligus Pimpinan Banggar, Rahman Pina, didampingi Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV DPRD Sulsel.

Turut hadir Koordinator Banggar Mizar Roem dan Lukman B. Kady bersama jajaran Banggar DPRD Sulsel. Pembahasan juga melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Tim Ahli Banggar untuk mendalami substansi kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Banggar melakukan pendalaman sekaligus finalisasi terhadap substansi KUA-PPAS 2027. Pembahasan diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran disusun secara cermat, terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Banggar juga menekankan agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap program dan kegiatan harus memiliki target yang jelas serta mampu memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Rahman Pina, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi harus memastikan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembahasan harus cermat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami bersama pemerintah daerah terus mendorong agar proses penyusunan anggaran 2027 berjalan efektif, transparan, serta mampu menjadi penggerak utama pencapaian target pembangunan daerah,” ujar Rahman Pina.

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja. Dengan demikian, APBD 2027 nantinya dapat dilaksanakan secara realistis dan memberikan manfaat optimal.

Banggar bersama TAPD dan Tim Ahli juga terus melakukan penyelarasan terhadap program prioritas, target pendapatan, belanja daerah serta kebutuhan pembangunan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan seluruh program dapat berjalan secara efektif.

“Kita ingin setiap anggaran yang dialokasikan memiliki manfaat yang jelas. Program harus tepat sasaran dan hasilnya bisa diukur. Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan KUA-PPAS 2027,” tegasnya.

Finalisasi KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting sebelum memasuki proses pembahasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2027. DPRD Sulsel memastikan seluruh tahapan penganggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Melalui pembahasan yang matang, Banggar DPRD Sulsel berharap APBD 2027 nantinya mampu menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga benar-benar berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.(*)