9WAJO/SOPPENG – Kegiatan Reses Masa Persidangan III (Tiga) Tahun Anggaran 2025–2026 yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan bahkan langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Selama beberapa hari pelaksanaan reses, berbagai persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari listrik yang kerap padam akibat kapasitas trafo yang bermasalah, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram, kebutuhan bantuan rumah ibadah, renovasi sekolah, dukungan bagi petani dan nelayan, hingga persoalan legalitas kawasan hutan produksi.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga di sejumlah desa di Kabupaten Wajo adalah kondisi trafo listrik yang sudah tidak mampu menampung beban sehingga menyebabkan listrik sering padam.

Menanggapi hal tersebut, Sufriadi Arif mengaku tidak menunggu hingga reses selesai. Ia langsung menghubungi pihak PLN agar segera melakukan pengecekan di lapangan.

“Begitu saya menerima laporan masyarakat, saya langsung menghubungi pihak PLN. Alhamdulillah, sehari setelah komunikasi itu, petugas langsung turun melakukan pekerjaan di lapangan. Saya ingin setiap aspirasi yang memang bisa diselesaikan dengan cepat, jangan ditunda,” ujar Sufriadi Arif.

Ia menegaskan, kehadiran anggota DPRD bukan hanya untuk mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga memastikan ada langkah nyata dalam penyelesaiannya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram. Menurut warga, kondisi tersebut sangat menyulitkan masyarakat kecil dan tidak ada solusinya

Menindaklanjuti laporan itu, Sufriadi Arif langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina agar melakukan penelusuran terhadap kondisi distribusi di lapangan khususnya Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat, Sufriadi mengungkapkan adanya informasi yang perlu didalami.

“Temuan saya di lapangan berdasarkan informasi masyarakat berbeda dengan kondisi yang disampaikan secara administratif. Banyak warga yang menduga gas subsidi ini justru dialihkan ke luar Kabupaten Wajo. Ini tentu harus ditelusuri agar masyarakat mendapatkan haknya sesuai aturan,” katanya.

Dalam setiap titik reses, Sufriadi juga meminta masyarakat mengumpulkan seluruh data terkait kelangkaan LPG subsidi agar dapat menjadi dasar pembahasan bersama Pertamina.

“Saya minta seluruh data dikumpulkan, mulai dari desa mana saja yang mengalami kelangkaan hingga bagaimana pola distribusinya. Setelah data lengkap, saya akan memanggil pihak Pertamina untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan ini sekaligus mencari solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai bantuan renovasi masjid, rehabilitasi sekolah, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan berupa bantuan alat maupun sarana produksi.

Persoalan legalitas kawasan hutan produksi juga menjadi pembahasan dalam reses. Sejumlah warga berharap adanya kepastian hukum agar aktivitas masyarakat tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Sufriadi menawarkan langkah konkret dengan mempertemukan masyarakat bersama pemerintah provinsi.

“Persoalan seperti ini tidak bisa selesai hanya dengan saling menyampaikan pendapat. Saya persilakan perwakilan masyarakat meluangkan waktu datang ke Makassar. Nanti saya akan memanggil Kepala Dinas terkait agar kita duduk bersama, membahas akar persoalannya, lalu mencari jalan keluar yang memberikan kepastian bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, saat melaksanakan reses di Desa Barae, Kabupaten Soppeng, masyarakat mengeluhkan minimnya penerangan jalan yang dinilai mengganggu aktivitas warga pada malam hari sekaligus berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sufriadi Arif mendorong pemasangan lampu jalan berbasis tenaga surya sebagai solusi yang dinilai lebih efektif untuk wilayah pedesaan.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas terkait dan meminta pemerintah desa segera melengkapi seluruh data pendukung agar dapat dimasukkan dalam usulan program Tahun Anggaran 2027.

“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas. Sekarang saya minta datanya dilengkapi, mulai dari titik lokasi hingga kebutuhan lampunya. Kalau datanya lengkap, kita perjuangkan agar masuk dalam usulan anggaran tahun 2027,” katanya.

Sufriadi menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang diterima selama pelaksanaan reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, tetapi menjadi kesempatan untuk memastikan persoalan masyarakat benar-benar mendapatkan tindak lanjut melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.(*)