BARRU, LINGKARNEWS CO.ID — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegas Andi Ina saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).

LARWASDA 2026 untuk pertama kalinya dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan ini diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru sebagai wadah evaluasi, koordinasi, sekaligus penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barru beserta staf ahli dan asisten, Inspektur Kabupaten Barru bersama jajaran, pimpinan OPD, Direktur RSUD Barru, para kepala bagian, camat, auditor dan PPUPD Inspektorat, kepala puskesmas, lurah, serta kepala desa.

Dalam sambutannya, Andi Ina mengapresiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru yang telah menginisiasi LARWASDA sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Bupati secara khusus mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan pengelola anggaran agar tidak menunda tindak lanjut terhadap temuan BPK maupun hasil pengawasan Inspektorat.

“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar hasil pengawasan dijadikan sebagai langkah pencegahan sehingga berbagai persoalan tidak berkembang menjadi masalah hukum.

“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Ina menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.

Menurutnya, kinerja dan integritas harus menjadi landasan setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Selain tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat, Bupati juga meminta seluruh OPD memaksimalkan pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.

Bupati menilai penguatan pengawasan membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari APIP, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Menutup sambutannya, Bupati Andi Ina mengajak seluruh jajaran pemerintahan membangun komunikasi dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.

Bupati berharap LARWASDA menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa, dan Dana BOS.

Penguatan pengawasan dan kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan diharapkan turut mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Barru, yakni mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, maju, berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat.

Sebelumnya, laporan panitia menyampaikan bahwa LARWASDA bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pemahaman terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan aparat pengawas lainnya.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat.

Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi dan penguatan komitmen tindak lanjut.(*)