MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Mizar Roem, menyoroti ketidakhadiran dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dua OPD yang tidak dihadiri kepala dinasnya masing-masing yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Ada dua kepala OPD yang tidak hadir. Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas PMD diwakili karena berhalangan. Kepala Dinas PMD kurang sehat setelah padatnya kegiatan HKG dan penanaman beberapa hari terakhir. Rapat lanjutan dengan kedua OPD tersebut akan kami jadwalkan kembali pada hari Senin,” kata Mizar Roem.

Menurut Mizar, pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 difokuskan pada capaian program, realisasi anggaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Komisi A juga mengevaluasi target pendapatan yang belum tercapai dan besaran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di sejumlah OPD.

Ia menjelaskan, di Biro Umum mencapai sekitar Rp50 miliar karena sejumlah kegiatan tidak terlaksana, seperti pengadaan kendaraan, anggaran sewa helikopter yang tidak digunakan, serta berkurangnya jumlah kunjungan tamu dibandingkan dengan perencanaan.

Komisi A juga meminta Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(*)