MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menyoroti masih minimnya jumlah dokter spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi sistem rujukan pasien dari kabupaten/kota ke rumah sakit provinsi.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur, dalam rapat kerja pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Menurut Fauzan, selain keterbatasan dokter spesialis, berakhirnya skema dana sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga membuat koordinasi rujukan pasien ke rumah sakit provinsi menjadi lebih sulit.

“Untuk melakukan rujukan ke provinsi sekarang cukup berat karena dana sharing sudah tidak ada lagi. Dulu kita masih punya nilai tawar dengan kabupaten melalui dana sharing. Harapannya, pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan bisa dirujuk ke rumah sakit provinsi sehingga sama-sama menguntungkan,” kata Ahmad Fauzan Guntur.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Sulsel perlu memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan dan menambah jumlah dokter spesialis agar rumah sakit provinsi menjadi pilihan utama dalam sistem rujukan.

“Fasilitas kita masih pas-pasan, dokter spesialis juga masih kurang. Ini menjadi catatan penting agar pemerintah provinsi terus meningkatkan kualitas layanan sehingga rumah sakit provinsi menjadi pilihan utama dalam sistem rujukan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes., menjelaskan bahwa kekurangan dokter spesialis merupakan persoalan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

“Kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based specialist training,” jelas Evi.

Ia mengatakan, Dinas Kesehatan Sulsel telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menghadirkan dokter tamu guna mengisi kekurangan tenaga spesialis di rumah sakit milik pemerintah provinsi.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menghadirkan dokter tamu untuk mengisi kekurangan tenaga spesialis. Kami juga telah mengajukan kepada Bapak Gubernur agar dokter-dokter umum dapat melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis,” katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Sulsel juga akan merekrut dokter spesialis yang sedang menyelesaikan pendidikan dan belum memiliki penempatan agar dapat memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit provinsi.

“Kami akan merekrut dokter-dokter spesialis yang sedang menyelesaikan pendidikannya dan belum memiliki penempatan. Dengan langkah tersebut, kami berharap kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terpenuhi secara bertahap,” tutup Evi.

Komisi E DPRD Sulsel berharap langkah-langkah tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat sistem rujukan antardaerah, serta memastikan masyarakat Sulawesi Selatan memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi.