MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, melaksanakan kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Patingaloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Pengawasan APBD merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD untuk memastikan program serta penggunaan anggaran pemerintah daerah berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Fadel Muhammad Tauphan Ansar tidak hanya menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Fadel menegaskan, pengawasan APBD harus berjalan seiring dengan upaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang dianggarkan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi, tapi untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat Patingaloang Baru yang aktif menyampaikan berbagai masukan, harapan, dan keluhan terkait pelayanan maupun pembangunan di wilayah mereka.

Fadel yang juga ketua fraksi partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi DPRD, sehingga persoalan yang ada dapat dicarikan solusi dan program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan masukan. Kami bergerak untuk berdampak nyata, semua aspirasi ini akan kami kawal hingga selesai,” tegasnya.

Melalui kegiatan pengawasan APBD tersebut, Fadel berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat. Pengawasan di tingkat lapangan juga dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.(*)