MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Ketua DPRD Sulawesi Selatan Fauzi A. Wawo menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel terkait kewajiban aparatur sipil negara (ASN) membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Fauzi mempertanyakan kenapa ada aturan yang muncul jika ASN yang tidak membayar pajak kendaraan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal tersebut disampaikan Fauzi dalam Ekspose Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 saat mempertanyakan kebijakan tersebut kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Winarno.

Fauzi juga memastikan apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan sebelumnya atau baru mulai diberlakukan tahun ini.

“Sudah dijalankan atau baru tahun ini?” tanya Fauzi.

Winarno menjawab bahwa kebijakan tersebut baru mulai diterapkan tahun ini.

“Baru tahun ini,” jawab Winarno.

Menanggapi kebijakan tersebut, Fauzi meminta agar ASN yang belum membayar pajak kendaraan tidak langsung dibebani dengan kebijakan yang memberatkan. Ia berharap berbagai inovasi yang dijalankan Bapenda Sulsel untuk meningkatkan kepatuhan pajak tetap memperhatikan kondisi ASN.

“Kita berharap inovasi-inovasi yang dijalankan ini tidak memberatkan ASN,” ujarnya.

Menurutnya peningkatan kepatuhan pajak memang penting untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Namun, kebijakan tersebut harus tetap dilakukan secara proporsional dan memberikan kemudahan kepada ASN dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sulsel Winarno menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah menerapkan kebijakan internal untuk mendorong kepatuhan ASN dalam membayar pajak kendaraan.

“Seluruh ASN sekarang, tanpa terkecuali untuk Pemprov Sulsel, tidak bisa mencairkan TTP-nya kalau dia tidak bebas pajak,” kata Winarno.

Winarno menambahkan, kebijakan tersebut baru diterapkan tahun ini sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulsel untuk memulai peningkatan kepatuhan pajak dari lingkungan internal pemerintah.

Bapenda Sulsel juga menjalankan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di antaranya kegiatan door to door dan program gebyar pajak.

Selain itu, Bapenda tengah mengupayakan pengembangan sistem My SAPK agar data kepemilikan kendaraan dapat difilter tidak hanya berdasarkan nama ASN, tetapi ke depan juga mencakup anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.

Fauzi berharap kebijakan tersebut tidak menjadi beban tambahan bagi ASN dan inovasi peningkatan kepatuhan pajak tetap berjalan dengan mengedepankan pelayanan serta kemudahan bagi wajib pajak.(*)