MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi mengingatkan pemerintah kota Makassar agar setiap kebijakan penertiban atau penggusuran warga terlebih dahulu mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melakukan penggusuran tanpa menyiapkan solusi bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.

“Mereka di situ mencari nasi untuk makan. Bagaimana mereka akan mencari makan kalau kita gusur, terus kita tidak carikan solusi di mana mereka harus melaksanakan aktivitasnya,” ujar Andi Rachmatika Dewi saat mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat saat melaksanakan kegiatan pengawasan beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, penertiban tetap dapat dilakukan apabila pemerintah telah menyiapkan solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak. Solusi tersebut bisa berupa penyediaan lokasi baru maupun bantuan sosial bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan.

“Kalau pemerintah mau kasih BLT atau apa, silakan, tidak apa-apa. Itu kan ada solusi,” katanya.

Selain persoalan penggusuran, Andi Rachmatika Dewi turut menyoroti kebijakan persampahan. Ia mengatakan, perubahan sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara bertahap dan disertai fasilitas yang memadai agar masyarakat dapat mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, jika pemerintah belum mampu menyediakan tempat sampah di setiap rumah, setidaknya fasilitas penampungan sementara harus tersedia di tingkat lingkungan.

“Kalau pemerintah memang tidak bisa menyediakan per rumah tempat sampahnya, minimal pemerintah siapkan tempat sampah besar, tiga per RW,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah, mulai dari sampah organik, anorganik hingga residu.

Menurutnya, perubahan budaya pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah harus memberikan waktu kepada masyarakat untuk beradaptasi sekaligus memastikan sistem pengangkutan berjalan dengan baik.

“Ini budaya yang akan dirubah. Tidak boleh pemerintah tiba-tiba menyuruh masyarakat, tetapi harus diangkut. Bukan begitu caranya. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti aturan,” katanya.

Andi Rachmatika Dewi menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemerintah.

“Tidak semua masyarakat punya pendidikan yang sama dan perekonomian yang sama. Sehingga pemerintah harus tahu itu. Kebijakan harus dikaji dulu baik-baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, Partai NasDem akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk terkait kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

“Insyaallah Partai NasDem akan terus berada di garis terdepan untuk ikut memperjuangkan aspirasi. Kami berdiri pada apa yang menjadi kebijakan dan kepentingan masyarakat yang kita rasakan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang adil dan berpihak kepada masyarakat sebelum melakukan penertiban maupun menerapkan perubahan kebijakan.(*)