MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin, mempertanyakan solusi bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Makassar yang dinilai kesulitan mendapatkan akses sekolah melalui jalur domisili dalam sistem penerimaan siswa baru.

Menurutnya, ada kecamatan di Makassar yang tidak memiliki sekolah negeri dalam radius zonasi sehingga masyarakat khawatir anak-anak mereka tidak dapat diterima melalui jalur domisili.

“Bagaimana dengan warga kami di Kecamatan Makassar yang memang tidak ada sekolah di situ? Artinya tidak ada harapan untuk warga kami kalau hanya berharap di jalur domisili,” ujar Fatma Wahyudin dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia meminta Dinas Pendidikan menyiapkan solusi agar siswa di wilayah yang minim sekolah negeri tetap memiliki kesempatan memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, masyarakat tidak bisa sepenuhnya bergantung pada jalur prestasi maupun afirmasi.

Selain itu, Fatma juga menyoroti minimnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan DPRD terkait data penerimaan siswa baru. Ia menilai DPRD perlu memperoleh laporan rinci mengenai jumlah siswa yang diterima di setiap jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi, sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Kami butuh data setiap sekolah, berapa yang diterima melalui jalur domisili dan jalur lainnya supaya DPRD bisa melakukan pengawasan,” katanya.

Fatma Wahyudin juga meminta adanya pembaruan data secara berkala terkait kondisi sekolah, termasuk jurusan, laboratorium, hingga aturan-aturan yang mengalami perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru.

Dalam rapat tersebut, ia turut mempertanyakan adanya perbedaan kuota antara SMA dan SMK, khususnya terkait penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu atau kategori tertentu.

Menurutnya, perlu ada penjelasan rinci mengenai perbedaan kebijakan penerimaan di tingkat SMA dan SMK agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.Di akhir penyampaiannya,

Fatma Wahyudin juga menanyakan apakah terdapat alokasi anggaran beasiswa dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengaku selama ini belum melihat secara jelas program beasiswa yang tercantum dalam anggaran dinas pendidikan.

Menanggapi kadis pendidikan Sulsel ikbal Najamuddin menyampaikan bahwa tetap ada anggaran beasiswa melalui dana BOS(*)