Iuran Dipotong, Ribuan Driver Maxim Tak Terdaftar BPJS, Ketua Komisi D Kadir Halid Keluarkan Empat Rekomendasi

MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID— Persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap mitra pengemudi Maxim di Sulawesi Selatan menjadi sorotan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, sekitar 3.000 pengemudi mengaku telah mengalami pemotongan saldo untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi hingga kini belum terdaftar sebagai peserta.

Persoalan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama pihak Maxim dan Koalisi Driver Online. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Jumat (20/11) di kantor Bina Marga jalan Pettarani kota Makassar.

Dalam RDP tersebut, Koalisi Driver Online menyampaikan empat tuntutan yang merupakan aspirasi para mitra pengemudi.

Perwakilan Koalisi Driver Online, Arsal, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama yang dikeluhkan pengemudi adalah program Fokus berbayar. Mereka meminta Maxim menghapus program tersebut karena dinilai membebani mitra.

Selain itu, koalisi mempersoalkan pemotongan saldo pengemudi untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mengungkapkan sekitar 3.000 pengemudi telah mengalami pemotongan, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan kepastian kepesertaan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pengemudi merasa sudah membayar melalui pemotongan saldo, tetapi belum memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana mestinya.

Tuntutan berikutnya adalah pembatasan penerimaan pengemudi baru. Koalisi menilai jumlah pengemudi Maxim saat ini sudah sangat banyak, sementara jumlah pengguna jasa tidak sebanding dengan ketersediaan mitra pengemudi.

Mereka juga meminta agar potongan platform fee dikembalikan sesuai ketentuan yang mereka tuntut, yakni sebesar 20 persen.

BACA JUGA :  Apresiasi Anggaran Rp40 Miliar Pembangunan Masjid di Palopo, Hj Asni Minta Status Lahan Dipastikan Tak Sengketa

Maxim Berikan Penjelasan

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, pihak Maxim melalui Muhammad Rafi Assegaf selaku Head of Legal Department Maxim Pusat memberikan penjelasan mengenai kebijakan perusahaan.

Terkait program Fokus atau Turbo, Maxim menjelaskan bahwa program tersebut bersifat opsional atau pilihan bagi mitra pengemudi. Artinya, pengemudi tidak diwajibkan mengikuti program berbayar tersebut.

Dalam penjelasannya, program tersebut memiliki beberapa pilihan durasi penggunaan, mulai dari tiga, lima, tujuh hingga sembilan jam. Untuk tarif awal, pengemudi dikenakan Rp15.000 untuk penggunaan selama tiga jam.

Mengenai persoalan BPJS Ketenagakerjaan, pihak Maxim menyampaikan bahwa potongan saldo pengemudi telah disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Maxim juga menjelaskan adanya mekanisme pengembalian dana setelah dilakukan verifikasi terhadap pengemudi yang mengalami persoalan kepesertaan.

Sementara terkait potongan aplikasi, Maxim menjelaskan bahwa sejak 1 Juli 2026, komisi perusahaan sebesar 8 persen dari tarif dasar perjalanan.

Pihak Maxim juga menerangkan bahwa platform fee dibebankan kepada konsumen. Sebelumnya, skema komisi perusahaan berada pada kisaran 12 hingga 13 persen dengan batas maksimal 15 persen.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas keberatan mitra pengemudi mengenai kebijakan potongan dan sistem kemitraan yang berlaku.

Kadir Halid Keluarkan Empat Rekomendasi

Setelah mendengarkan aspirasi Koalisi Driver Online dan penjelasan pihak Maxim, Komisi D DPRD Sulsel merumuskan empat rekomendasi sebagai tindak lanjut RDP.

BACA JUGA :  Soroti Anggaran Rp2,2 Miliar, Muhtadin Usul Pangkas 50 Persen Biaya Pemeliharaan Alat Berat untuk Program Prioritas

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyampaikan bahwa rekomendasi pertama meminta Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan surat kepada Direksi Maxim Indonesia agar menghentikan program Fokus berbayar.

“Diharapkan kepada Gubernur untuk menyampaikan surat kepada Direksi Maxim Indonesia untuk menutup program Fokus berbayar,” demikian kesimpulan yang disampaikan dalam rapat.

Rekomendasi kedua meminta BPJS Ketenagakerjaan aktif melakukan pendataan terhadap pengemudi Maxim yang telah terdaftar sebagai mitra di wilayah Sulawesi Selatan.

Pendataan tersebut terutama menyasar sekitar 3.000 pengemudi yang mengaku telah mengalami pemotongan saldo untuk pembayaran iuran, tetapi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Rekomendasi ketiga meminta Maxim mengevaluasi dan mengapresiasi pendaftaran pengemudi baru dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah mitra pengemudi dan pengguna jasa.

Keempat, Maxim diminta menerapkan sistem keselamatan pengemudi dan kendaraannya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Selain empat rekomendasi tersebut, rapat juga menyimpulkan agar Maxim bersama Koalisi Ojek menyampaikan perjanjian kemitraan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV Makassar.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Sulsel berharap persoalan yang dihadapi mitra pengemudi Maxim mendapat tindak lanjut dari perusahaan dan instansi terkait. Terutama menyangkut kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, program berbayar, kebijakan potongan aplikasi, serta perlindungan terhadap mitra pengemudi.(*)

Leave a Reply